full screen background image

Putusan Kontradiktif, PT. SPS Banding

Share Button
Foto | DOK. HABADAILY.COM

Foto | DOK. HABADAILY.COM

Banda Aceh-Putusan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang menghukum PT Surya Panen Subur denda sebesar Rp 3 miliar atas dakwaan membuka lahan dengan cara membakar, dianggap kontradiktif. Menanggapi putusan tersebut, pihak perusahaan secara langsung menyatakan banding.

“Majelis hakim dalam pertimbangannya secara jelas menyatakan bahwa PT SPS tidak membuka lahan dengan cara membakar, sigap memadamkan kebakaran dalam waktu 5 hari tanpa bantuan instansi pemerintah, dan sudah melakukan upaya pencegahan kebakaran. Namun secara tiba-tiba menyatakan klien kami bersalah dan divonis denda Rp3 miliar. Karena itu kami langsung menyatakan banding,” kata Rivai Kusumanegara, penasehat hukum PT SPS, Jum’at, (29//12016).

Putusan majelis hakim dalam sidang yang dipimpin hakim Rahma Novatiana atas kasus kebakaran yang terjadi pada 2012 itu juga dinilai janggal. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebut bahwa ketika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah melakukan upaya pemadaman.

Namun kebakaran menjadi tidak terkendali akibat angin yang sangat kencang. Lahan yang terbakar tidak dalam satu hamparan, bukti bahwa ada upaya pengendalian dan pemadaman dari perusahaan. Bukti lain, ada tanaman sawit di lahan seluas 500 ha lebih terbakar, yang membuat perusahaan mengalami kerugian.

Majelis hakim juga mengakui bahwa PT SPS telah membuka lahan dengan cara tanpa bakar, terbukti dari kontrak dan pembayaran ke kontraktor pembukaan lahan. Hasil laboratorium yang diajukan penuntut umum pun terbukti telah diubah kordinat-kordinatnya.

Demikian pula, dari 12 titik pengambilan contoh tanah, hanya tujuh yang diuji di laboratorium. Laporan hasil uji lab juga ada perubahan, yakni dari ‘dibakar’ menjadi ‘terbakar’. “Bukti hasil uji lab tersebut tidak didasarkan fakta dan prosesur pengambilan sample yang benar,” ungkap hakim.

Majelis hakim juga melihat saat sidang di lapangan, bahwa bekas kebakaran telah tumbuh kembali. “Yang terbakar hanya sebagian, berupa rumpukan kayu yang memanjang dari utara ke selatan. Setiap blok telah dipisahkan oleh kanal-kanal selebar tiga meter. ini membuktikan adanya upaya pencegahan kebakaran,” jelas Ketua Majelis Hakim.

Namun pada bagian akhir putusannya majelis hakim menyatakan bahwa perusahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membuka lahan dengan cara membakar. Atas dasar hal-hal di atas, maka majelis hakim menghukum perusahaan dengan denda Rp 3 milyar rupiah, dan dibenani biaya perkara.

Trimoelja D. Soerjadi, juga penasehat hukum terdakwa, menambahkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Justru sebaliknya, terbukti bahwa terdakwa telah menerapkan sistem pembukaan lahan tanpa bakar dan saat terjadi kebakaran dengan segera memadamkan api dengan mengerahkan Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) serta masyarakat sekitar yang jumlahnya ratusan dan dilengkapi sarana pemadam yang memadai seperti puluhan mesin robin dan juga mobil damkar. Pemadaman tersebut berjalan efektif sehingga api dapat padam dalam waktu yang relatif singkat sekitar 5 hari,” ungkap Trimoelja.

Dalam sidang sebelumnya, saksi ahli perkebunan dari Ditjen Perkebunan, Ir. I Gede Putu Karwadi, menjelaskan bahwa sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. SPS telah memadai dan pemadaman dalam waktu sekitar 5 hari yang dilakukan PT. SPS merupakan prestasi.

“Perusahaan juga telah menerapkan sistem kehati-hatian dalam mencegah kebakaran lahan dengan dengan menerapkan SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran, adanya patroli oleh centeng api, deteksi dini melalui menara api, penyadaran bahaya api kepada masyarakat melalui plang peringatan dan absensi di pos masuk PT. SPS serta penerapan water management untuk menjaga kelembaban gambut,” ungkap Putu.

Hal senada diungkapkan saksi ahli Prof. Gusti Z Anshari, Prof. Muhammad Noor, dan Dr. Gunawan Djajakirana, bahwa kebakaran yang terjadi di PT. SPS hanya bersifat kebakaran permukaan (surface fire).

Artinya, api tidak sampai membakar gambut. Sehingga adanya kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan gambut. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat memang tidak terlihat adanya kerusakan gambut, dimana gambut tetap berfungsi baik sebagai lahan sawit.

Sedangkan menurut ahli Prof. Muhammad Noor, indikasi yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran bukan disengaja, atau bukan dilakukan oleh perusahaan.

“PT SPS sudah melakukan pengelolaan air (water management) dengan baik dengan membuat pintu-pintu air atau tabat (dam overflow) pada saluran-saluran untuk menahan/mengonservasi air sehingga permukaan air tanah dapat dipertahankan kurang dari 70 cm,” demikian kata Noor.

Sumber | ACEHPORTAL.COM

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM