full screen background image

Aceh dan Politik Birokrasi

Share Button
perwakilan-skpa

Perwakilan 20 Kepala SKPA melaporkan pemberhentiannya inprosuderal kepada Pimpinan DPRA setelah menerima SK pemberhentian dari Gubenur Aceh, Senin (20/3) di Ruang Banggar DPRA. FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

SEJAK Indonesia merdeka, setidaknya ada empat kekuatan besar yang pernah dijadikan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di eranya masing-masing. Pada awal kemerdekaan RI, kekuatan politik penuh dijalankan oleh pihak militer, di mana peran militer melebihi dari fungsi dan wewenangnya dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Kekuatan ini berjalan cukup lama di era Orde Lama. Perlahan kekuatan politik bergeser dan merambah ke meja birokrasi, sehingga tak bisa dipungkiri pada masa Orde Baru seluruh birokrasi bekerja di bawah perintah partai politik (parpol) tertentu, yang setiap pemilu menjadi pemenang.

Parpol adalah sarana politik yang menjembatani elite-elite politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal financial, memiliki platform atau haluan politik sendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang political development sebagai suprasruktur politik.

Sehingga parpol menjadi peran yang penting bagi jalannya pemerintahan di Indonesia. Perwakilan parlemen, pemilihan presiden hingga kepala daerah saat ini masih menggunakan sistem parpol. Ini tentu menunjukan bahwa parpol merupakan sebuah kekuatan politik yang vital dalam sistem demokrasi di Indonesia dan akan mempengaruhi kestabilan kekuasaan.

Beberapa tahun terakhir kekuatan politik dari partai mengalami gesekan yang berpengaruh terhadap banyak masyarakat, masyarakat dapat mengonsumsi banyak isu baik positif dan negatif yang dihadirkan oleh media terhadap calon tertentu maupun parpol tertentu dan berefek terhadap pilihan masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan.

Pemberitaan media menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan pengaruh partai, individu atau kelompok. Andrew Heywood (2014) mengatakan, pengaruh kekuatan politik mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi keefektifitas jalannya kinerja birokrasi. Kekuatan reformasi nyatanya tidak mampu mengubah birokrasi menjadi kekuatan profesional Negara/daerah.Terlebih ketika kecendrungan determinasi parpol terhadap birokrasi yang tak pernah sirna. Seharusnya hadir birokrasi dalam sistem politik merupakan keniscayaan guna memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Mutasi pejabat
Banyak penguasa memantapkan peran birokrasi, guna menopang jalannya roda pemerintahan yang tengah dijalankannya. Pada masa pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah, mutasi pejabat Aceh tercatat ada 10 kali dilakukannya dalam masa lima tahun.

Ini merupakan mutasi yang sangat tinggi selama Aceh menjadi provinsi mandiri. Jika dikalkulasikan, maka dalam setiap semester Gubernur Aceh mereformasi birokrasi yang dianggap tidak mampu mewujudkan visi/misi gubernur terpilih. Tentu gubernur mempunyai alasan melaksanakan mutasi pejabat dalam pemerintahan yang tengah dijalankannya.

Pada 13 Maret 2017, di hadapan Komisi I DPRA yang membidangi masalah Politik, Hukum dan Pemerintahan, Gubernur Zaini Abdullah menjelaskan bahwa alasan mutasi dikarenakan pejabat yang baru dilantik dianggap lalai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur. Sedangkan pejabat yang dimutasi sebelumnya di nilai lebih profesional menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan.Mutasi tersebut mengacu pada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Muttaqien (2007) Dalam budaya kita aksi titip menitip pejabat sudah biasa dilakukan.

Perlu untuk dilaksanakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) untuk calon pejabat jika ingin menghasilkan birokrasi profesional. Sehingga dengan adanya tes tersebut akan mengurangi tingkat titipan yang menjalankan pemerintahan, dengan demikian politisasi birokrasi akan berkurang.

Pada 2008, Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Irwandi Yusuf merekrut semua pejabat eselon II dengan melaksanakan fit and proper test. Pejabat yang lolos dianggap paling layak untuk mengisi kabinet pemerintahan yang dipimpinnya. Ini menjadi terobosan baru dalam dunia birokrasi, yang mana selama ini fit and proper test hanya dilaksanakan pada lembaga perbankan dan perusahaan-perusahaan.

Gagasan tersebut memberikan nuansa yang berbeda dalam pemerintahan yang dijalankan, para pejabat patut mengedepankan profesionalisme, tanggungjawab dan dedikasi tinggi membantu tugas gubernur sesuai dengan visi/misi pemerintahan yang baru terpilih. Seharusnya gagasan tersebut bisa dijalankan oleh gubernur terpilih dulunya (Zaini Abdullah), namun ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan Zaini dan Muzakir (Zikir).

Birokrasi harapan
Komitmen pejabat tehadap nilai-nilai demokrasi adalah benteng pengaman yang sangat penting bagi demokrasi. Komitmen ini muncul pada pejabat yang berasal dari atau direkrut melalui kebijakan yang benar dan diisi oleh profesional di bidangnya. Terlebih jika masyarakat menilai pejabat yang bersangkuan mempunyai moralitas tinggi, sehingga disenangi masyarakat, hal ini semakin menguatkan benteng bagi kinerja birokrasi dari pengaruh politisasi (Darwis, 2015).

Birokrasi harus berjalan pada relnyakarena menjadi tumpuan utama pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, kendati demikian bukan berarti birokrasi tidak dapat di kontrol. Birokrasi yang terlalu kuat dengan kemampuan profesional tinggi, tetapi tanpa etika dan integritas pengabdian akan cenderung tidak konsisten, bahkan arogan, sulit dikontrol, dan masyarakat menjadi serba tergantung pada birokrasi.

Perkembangan birokasi yang seperti ini juga akan berdampak negatif bagi pengembangan inisiatif masyarakat, dan tentu saja tidak efisien, serta sangat memberatkan masyarakat. Keasyikan birokasi bermain politik pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral.

Birokrasi memiliki posisi dan peran sentral dalam kehidupan bernegara. Birokrasi menguasai banyak dimensi hajat hidup orang banyak, mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, periinan usaha sampai urusan kematian. Di satu sisi, masyaraka tidak mampu menghindar dari eksitensi birokrasi. Di sisi lain ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi juga masih sangat besar.

Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang sangat tinggi di tengah masyarakat, status sosial ini adalah aset kekuasaan, karena orang akan cenderung hanya mau tunduk pada orang lain yang status sosialnya lebih tinggi.

Di samping itu, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-poyek sera menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain.

Dengan posisi dan kemampuan besar yang dimiliki tersebut, birokasi tidak hanya memiliki akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Nah!

* Zulfahmi Hasman, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, Wakil Bendahara Umum PB HMI 2016-2018, dan saat berdomisili di Jakarta. Email: zulfahmisi.p@gmail.com

Sumber | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM


Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.