full screen background image

Aktivis Perempuan Dukung Pergub Cuti Hamil, Tapi…

Share Button
Aksi Perempuan

Aktivis perempuan yang berasal dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis Solidaritas Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Aceh, Bale Inong, Flower, danSos Children’s Village, saat menggelar aksi didepan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin 22 Agustus 2016. FOTO | Ist

Banda Aceh–Aktivis perempuan Aceh menyatakan dukungan atas kebijakan gubernur Zaini Abdullah yang mengeluarkan peraturan gubernur tentang kesempatan cuti hingga enam bulan bagi perempuan hamil dan melahirkan. Meski demikian, para ibu yang statusnya Pegawai Negeri Sipil, tidak boleh mendapatkan hak tunjangan apa pun selama cuti hamil, selain di luar gaji pokok. Hal tersebut untuk memberi rasa adil bagi PNS yang bekerja penuh waktu.

Hal itu diungkapkan Yulindawati, koordinator Koordinator Aksi Solidaritas Perempuan Peduli Ibu dan Anak saat menggelaraksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin 22 Agustus 2016, seraya menilai Pergub tersebut telah mengakomodir hak perempuan dan bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

“Pergub ini merupakan langkah strategis dan upaya proteksi untuk mencegah semakin meningkatnya kematian terhadap perempuan dan anak di Aceh,” ujar Yulindawati.

Yulindawati memandang, Pergub No 49/2016 yang ditandatangani Gubernur pada 12 Agustus lalu tersebut merupakan upaya yang tepat untuk mendukung progam Air Susu Ibu ekslusif enam bulan bagi ibu melahirkan.

Bagi tenaga kontrak di lingkup instansi dan juga perusahaan jika pun tidak diberi gaji penuh, minimal para ibu tersebut bisa diberikan upah setengah gaji pokok. “Jadi perusahaan tidak terlalu terbeban dengan kebijakan tersebut dan yang bekerja penuh waktu juga tidak mengalami kecemburuan sosial,” ujarnya.

Gubernur, sebagai pengambil kebijakan, kata Yulindawati, punya kewenangan untuk memberikan teguran dan sanksi bagi instansi pemerintahan yang menolak kebijak tersebut. “Dinas harus sepakat, jangan ada pertentangan. Mereka harus taat dengan apa yang telah dipergubkan.”

Pergub cuti hamil dan melahirkan tersebut berpedoman pada Peraturan No 33/2012 tentang pemberian ASI eksklusif kepada bayi juga bertujuan untuk menekan angka stunting atau kondisi yang menyebabkan anak-anak mengalami tubuh lebih pendek atau tidak sesuai dengan usia sianak.

Penyakit ini diakibat kan oleh kekurangan ASI ekslusif yang menyebabkan otak anak tidak tumbuh sempurna yang berpengaruh pada kemampuan daya saing, kecerdasan, produktivitas, dan kemampuan motorik anak.
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2010 menunjukkan bahwa 38,9 persen anak Aceh mengalami stunting.

Solidaritas Perempuan Peduli Ibu dan Anak merupakan gabungan para aktivis perempuan yang berasal dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Tergabung dalam aksi tersebut aktivis Solidaritas Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Aceh, Bale Inong, Flower, danSos Children’s Village.

Reporter | Rizal JP

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM