full screen background image

Anggaran Penanganan Bencana Aceh Sekitar Rp 250 Miliar

Share Button
willem-rampangilei

ilustrasi-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB-RI) Willem Rampangilei, saat mengunjungi Gampong Papeun Laweung Kecamatan Muara Tiga untuk melihat langsung dampak banjir di Kabupaten Pidie, Rabu, 17 Februari 2016. FOTO | PIDIEKAB.GO.ID 

Jakarta-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, menyampaikan anggaran penanganan bencana yang disediakan Kementerian Keuangan tahun ini adalah Rp2 triliun. Dari angka itu, sebanyak Rp250 miliar bersifat siap pakai untuk penanganan bencana di Pidie Jaya, Aceh.

“Rp250 miliar itu siap pakai atau on call,” ujar Willem saat dicegat di Istana Kepresidenan, Jumat, 16 Desember 2016.

Willem melanjutkan segala persetujuan terkait penggunaan anggaran itu harus melalui BNPB. Sebab, BNPB bertanggungjawab atas proses pendataan dan verifikasi dampak bencana gempa di Pidie Jaya yang mencapai 6,5 skala richter.

“Nanti ada tim legal untuk itu, membantu orang yang di daerah. Mereka melakukan verifikasi dan perhitungan,” ujar Willem.

Willem menambahkan pemerintah pun sudah menentukan jadwal atau tenggat waktu terkait pencairan anggaran penanganan bencana itu. Sebagai contoh, pencairan anggaran perbaikan rumah warga yang rusak berat harus menyesuaikan dengan tenggat waktu verifikasi kerusakan rumah yaitu 30 Desember.

Ditanyai apakah anggaran penanganan bencana itu bersifat universal alias bisa digunakan untuk penanganan apapun di Aceh, Willem mengiyakan. Namun, tiap hal yang akan didanai sudah memiliki plafon atau perhitungannya masing-masing.

Sebagai contoh, untuk perbaikan rumah yang rusak berat akibat gempa, masing-masing pemilik rumah akan menerima Rp40 juta. Angka itu, kata Willem, tidak memandang nilai asli dari rumah yang rusak. Dengan kata lain, meski rumah yang rusak bernilai Rp100 juta, besar uang yang diterima tetap Rp40 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membenarkan semua persetujuan penggunaan anggaran penanganan bencana harus melalui BNPB. Dan, hal itu berlaku untuk perbaikan apapun mulai dari pasar, sekolah, kantor, hingga rumah.

Meski tidak bertanggung jawab atas anggaran penanganan bencana, Basuki menyatakan Kementeriannya akan tetap memiliki peranan dalam penanganan bencana. Salah satunya, kata Basuki, membantu rekonstruksi bangunan atau rumah yang rusak agar nantinya lebih kuat.

“Sekolah nanti harus tahan gempa. Konstruksi sudah diuji coba pasca tsunami dulu,” ujarnya menegaskan. Basuki menambahkan kementeriannya juga akan berperan mengkoordinir pembersihan wilayah dari puing-puing akibat gempa sebelum pembangunan bangunan dimulai kembali.

SUMBER | TEMPO.CO 

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM


Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.