oleh

Apa Kabar Sidang Gugatan Penghapusan KEL?

Kuasa Hukum GeRAM
Kuasa hukum Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), Harli Muin (Berdasi). FOTO | Ist

Jakarta-Sidang gugatan GeRAM terhadap Mendagri, Pemerintah Aceh, DPR Aceh atas penghapusan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dari tata ruang Aceh telah memasuki tahap kesimpulan. Pada Selasa, 25 Oktober 2016 hari ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pihak penggugat, dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan dari persidangan yang berlangsung hampir setahun.

Kuasa hukum Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), Harli Muin, menuturkan, apa yang disampaikan para tergugat dalam kesimpulannya sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa penghapusan KEL, sebagai kawasan strategis nasional, memiliki alasan yang kuat secara hukum. Sebab, ia menilai penyusunan ruang dilakukan dengan cara berjenjang dari atas kebawah.

“Artinya, tata ruang provinsi wajib mengacu pada tata ruang nasional. Sementara di dalam Qanun Aceh No.19 tahun 2013 tentang RTRW Aceh,  kawasan strategis KEL dihapus dari tata ruang Provinsi Aceh,” tutur Harli Muin, dalam siaran pers yang diterima PENAPOST.COM, Selasa, 25 Oktober 2016.

Selanjutnya, kata dia, dalam pasal 150 ayat 2 UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dilarang mengelaurkan izin. Penghapusan KEL, sebagai kawasan strategis nasional di Aceh, kata Harli Muin memberi kebebasan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di Aceh dapat mengeluarkan izin.

“Penghapusan tanggungjawab pemerintah ini, bertetangan dengan UUPA, sejarah pembentukan KEL yang bersumber dari usulan para Ulee Balang dan Datok untuk melindungi KEL dari ancaman ekspansi perkebunan skala besar pada zaman Pemerintahan Hindia Belada,” lanjutnya.

Menurutnya, kini ancaman itu kembali terbuka, jika sebelumnya adalah Pemerintahan kolonial, kali ini adalah pemerintahan sendiri.  Padahal, masih kata Harli Muin,  KEL dimaksudkan untuk melindungi tata guna air di kawasan Leuser.

Selanjutnya, mengenai Qanun Aceh No.19 tahun 2013 ini, tambah dia, proses pelibatan masyarakat pada awal pembuatan rancangan Qanun, tidak menyentuh filosofis dasar pelibatan masyarakat.

“Memang benar masyarakat terlibat, akan tetapi pelibatan ini hanya melibatkan secara kuantitas, sementara kualitas berupa masukkan masyarakat tidak pernah di akomodasi. Usulan mengenai  KEL misalnya, berkali-kali diusulkan masyarakat untuk dimasukkan dalam RTRW Aceh 2013-2033, tetapi DPR Aceh dan Pemerintah Aceh tidak pernah mendengarkan,” tambahnya.

Ia mencontohkan seperti TM. Zulfikar, anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), memang dilibtakan, hanya sekali sesudah itu tidak pernah lagi diundang pemrakarsa qanun ini.

“Saksi Fakta lain, Asnawi, Imum Mukim Aceh Besar, saksi fakta dalam gugatan ini, sama sekali tidak pernah dilibatkan. Padahal pak Asnawi adalah Mukim yang memiliki wewenang terhadap pengelolaan ruang di wilayah mukim,” kata Harli Muin mencontohkan.

Menteri Dalam Negeri, sebagai lembaga yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah tidak mencabut Qanun Aceh No.19 tahun 201 yang nyata-nyata bertetangan dengan  pasal  15 Permendagri no.28 tahun 2008 tentang tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah.

“Padahal jika tak dicabut,  Qanun tersebut akan terus merugikan kepentingan umum atas penghapusan KEL, ” tegas Harli Muin

Ia menambahkan, Medagri juga mengabaikan surat evaluasi yang dibuatnya terhadap qanun Aceh No.19 tahun 2013. Dalam hasil evaluasi itu, disebutkan dalam diktum ke empat, jika tidak mematuhi hasil evaluasi, Mendagri mencabut qanun Aceh tersebut.

“Akan tetapi hingga disahkan,  Mendagri tidak pernah melaksanakan kewenangannya. Untuk itu, kita harapkan para hakim mempertimbangkan jeritan penggugat  dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” tambah Harli Muin.

Reporter | Rizal JP/Rls

Komentar

News Feed