full screen background image

Aturan Ini Harusnya Menjadi Rujukan Dalam Pengadaan Tanah

Share Button
sertifikat-tanah

ilustrasi-Sertipikat tanah. FOTO | TRIBUNNEWS.COM 

Banda Aceh-Amanat Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, anggarannya berasal dari APBK, sedangkan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan tanah itu, sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 bersumber dari APBN.

“Dua aturan ini harusnya menjadi rujukan dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan masalah tanah di daerah kita. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten/kota dituntut lebih aktif dalam penyediaan tanah bagi pembangunan ini,” ujar Sekda Aceh, Dermawan.

Hal itu disampaikan Dermawan, pada rapat koordinasi pertanahan se Aceh tahun 2017, yang berlangsung, Kamis, 19 Oktober 2017, di gedung Serbaguna, kantor gubernur Aceh.

“Masih kerapnya muncul masalah penganggaran pengadaan tanah ini, dimana semangat pembangunan yang ingin dilaksanakan tidak diikuti dengan pengganggaran yang memadai. Instansi yang memerlukan tanah bahkan terkadang tidak menganggarkan program ini dalam programnya,” ungkapnya.

Akibatnya, kata dia, tahapan pengadaan tanah menimbulkan ketidakjelasan sehingga rencana pembangunan hanya ada di atas kertas, tanpa dapat direalisasikan.

Menurutnya, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan sebuah keharusan yang mesti disediakan guna mendukung proses pembangunan dan pengembangan kota sesuai tuntutan zaman.

“Meski demikian, pengadaan tanah ini tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terkait.Apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dilakukan secara benar, maka pembangunan infrastruktur bagi pengembangan wilayah tentu tidak dapat dilakukan,” tuturnya.

Itu sebabnya, semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum harus memahami proses dan mekanisme pengadaan tanah agar senantiasa mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

“Masalah pertanahan ini penting menjadi pembahasan kita, sebab baru-baru ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mana, beberapa di antaranya terdapat di Aceh,” katanya.

Rapat tersebut dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Keistimewaan Iskandar A Gani, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Saiba Ibrahim dan Kepala Biro Tata Pemerintah Frans Delian. Rapat ini juga menghadirkan Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Argaria dan Tata Ruang.

Peserta rapat terdiri dari Kepala Dinas Pertanahan Aceh, jajaran SKPA terkait lainnya, serta Kepala Dinas yang membidangi masalah pertanahan di tingkat Kabupaten/kota se-Aceh.[]Redaksi

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.