oleh

Begini Penjelasan Ketua YARA Terkait Pengibaran Bendera Bulan Bintang 

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Minggu, 10 Juni 2018 pagi, dilaporkan telah mengibarkan bendera bulan bintang yang berdampingan dengan bendera merah putih, di halaman depan kantor YARA tersebut, tepatnya di Jalan Pelangi, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Pengibaran bendera tersebut dipimpin langsung ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin dan di hadiri sejumlah pengurus yayasan tersebut.

Aksi Safaruddin ini pun mendapat reaksi berbagai pihak, bahkan sempat tersiar kabar ia di panggil aparat kepolisian Polda Aceh, untuk dilakukan diintrogasi.

Baca Juga: Cegah Pengibaran Bintang Bulan, TNI/Polri Patroli Bersama Jelang Milad GAM 

Safaruddin menyatakan, pengibaran bendera bulan bintang tersebut semata-mata untuk menjalankan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Ini berdasarkan qanun, saya melakukan ini karena soal bendera kan sudah ada qanunnya,” ujar Safaruddin.

Bendera bulan bintang tersebut hanya berkibar selama 30 menit setelah pihak Kepolisian dari Polsek Kuta Alam dan Koramil mendatangi Kantor YARA dan berkoordinasi dengan dirinya guna menurunkan bendera tersebut.

Diintrogasi
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin diintrograsi di bagian Intel Polda Aceh beberapa jam.

“Alhamdulillah saat ini saya sudah kambali ke Kantor YARA setelah di introgasi di bagian Intel Polda selama beberapa jam,” kata Safaruddin.

Dalam intrograsi tersebut Safaruddin menyatakan, bahwa apa yang yang lakukan adalah bukan hal yang terlarang, karena Qanun Nomor 3 tahun 2013 sampai dengan saat ini masih sah dan norma hukumnya belum ada yang berubah dan di cabut.

“Saya berpedoman pada apa yang di sampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemersintah Aceh, Dr Amrizal J Prang beberapa hari lalu di media masa bahwa dalam hal norma tertentu, apalagi norma pelaksana yang menyatakan bahwa tidak di atur dalam regulasi yang lebih tinggi, maka qanun berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang harus tetap di patuhi,” imbuhnya.

Menurutnya, sebelum qanun tersebut di batalkan, dalam melaksanakan Qanun No 6 tahun 2016, kendatipun norma yang di gunakan itu bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 dan UU No 11 tahun 2006, tetapi tetap bisa di jalankan sejauh Qanun tersebut belum di cabut.

“Demikian juga dengan Qanun No 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, walaupun ada normanya yang bertentangan dengan PP 77 tahun 2007, tetapi qanun tersebut masih bisa di jalankan karena belum di cabut,” terang Safaruddin.

Ia menilai, tidak ada masalah jika masyarakat Aceh ingin mengibarkan bendera bulan bintang tersebut, kecuali Qanunnya sudah di cabut.

“Kalau menjalankan Qanun No 3/2013 bisa di tangkap karena Qanunnya bertentangan dengan PP 77/2007, maka tangkap juga Gubernur karena menjalankan Qanun 6/2016 yang bertentangan dengan UU 7/2017 dan UU 11/2006,” timpalnya.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed