oleh

DDI Aceh Nilai Illiza-Farid Duet Paling Ideal Pimpin Banda Aceh

hasanuddin-yusuf
Ketua DDI Aceh, Dr. H. Hasunuddin Yusuf Adan, MCL, MA saat menyampaikan kata sambutannya di acara silaurrahmi masyarakat Pidie Raya dengan Illiza-Farid. FOTO | BERITAKINI.CO 

[clickToTweet tweet=”DDI Aceh Nilai Illiza-Farid Duet Paling Ideal Pimpin Banda Aceh” quote=”DDI Aceh Nilai Illiza-Farid Duet Paling Ideal Pimpin Banda Aceh”]

[social_warfare buttons=”Facebook, Twitter”]

Banda Aceh-Ketua Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Aceh, Dr. Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan, duet Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh merupakan paket pemimpin yang istiqamah terhadap implementasi syariat Islam.

Kepemimpinan seperti ini, kata Hasanuddin, tak hanya penting bagi Banda Aceh, tapi juga Aceh pada umumnya. Sebab, dengan penerapan syariat Islam yang terus terjaga di Kota Banda Aceh, tentu akan mudah menjalar ke kabupaten/kota lainnya.

“Karena sebagai ibukota provinsi, Banda Aceh adalah patron bagi daerah lain,” kata Hasanuddin yang juga Dosen Politik Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, usai mengikuti acara silaturrahmi Pidie Raya dengan pasangan Illiza-Farid di Pango, Kota Banda Aceh, Rabu, 1 Februari 2017 malam.

Itulah sebabnya, kata Hasanuddin, pihaknya menyimpulkan sosok Illiza dan Faid Nyak Umar merupakan calon walikota dan wakil walikota yang ideal memimpin Banda Aceh. “Termasuk dari segi pengalaman kepemimpinan dan pengetahuan yang mereka miliki,” katanya.

Apalagi, kata Hasanuddin, masyarakat Kota Banda Aceh juga dapat merasakan dan melihat langsung konsistensi kepemimpinan Illiza selama ini. Bagaiamana misalnya Illiza berada digarda terdepan menghapus upaya pemurtadan di Banda Aceh, upaya kristenisasi di Banda Aceh dan menghalau aliran sesat yang ada di Banda Aceh, seperti Gafatar dan Milata Abraham.

“Apa yang dijalankan oleh Ibu Illiza merupakan bagian dari apa yang telah diazaskan oleh pendahulu beliau Almarhum Mawardi Nurdin. Jadi ada kesinambungan suasana Banda Aceh untuk bisa lebih sempurna dan lebih nyaman, serta lebih sejahtera bagi warga masyarakat kota Banda Aceh,” katanya.

Terkait dengan isu kepemimpinan perempuan, Hasanuddin mengakui bahwa hal itu masuk dalam konteks khilafiah (perbedaan pendapat). Namun, katanya, hal itu hanya terjadi pada kepemimpinan negara, sementara untuk kepemimpinan provinsi dan kabupaten/kota ulama sepakat untuk membolehkan kepemimpinan perempuan.

Karena, katanya, Islam memiliki sejarah tentang kepemimpinan perempuan. Hal itu menurutnya bermula saat Nabi Muhammad mengutus utusannya untuk mengantar surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam.

Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Raja Kisra di Persia. Namun, setelah membaca surat tersebut, Raja Kisra menolak ajakan itu bahkan merobek-robek surat dari Nabi tersebut.

“Nah menurut riwayat, setelah peristiwa tersebut sampai kepada nabi, kemudian nabi bersabda: Siapa yang sudah merobek-robek surat dari saya, akan dirobek-robek kerajaannya oleh Allah, hadis itu bisa dilihat dalam Fath Bari, halaman 127-128,” jelas Hasan.

Tidak lama kemudian, jelasnya, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja.

Terjadi saling bunuh-membunuh dalam rangka suksesi kepemimpinan hingga diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra, dia adalah cucu Raja Kisra yang disebut Ratu Kisra di Persia.

“Hal itu karena ayah Bahrawan meninggal dunia dan anak lak-lakinya Raja Kisra telah mati terbunuh. Karena itu Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa itu tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 9 Hijriah,” kata Hasan.

Nah, kata Hasan, ketika sampai berita ke nabi, nabi mengatakan, kalau urusan kepemimpinan diserahkan pada perempuan maka tunggulah saat kerhancurannya.

Yang harus digaris bawahi, kata Hasan, kepemimpinan yang dimaksud adalah untuk kepemimpinan negara, yang merupakan tampuk kekuasaan.

Karena, katanya, kalau untuk kepemimpinan negara itu disepakati tidak boleh kaum wanita, tapi kalau untuk perangkat bawah negara, seperti provinsi dan kabupaten/kota dan sebagaianya ulama fiqih membolehkan perempuan yang layak, yang punya kapasitas yang komit menjaga ibadah islamiah dan menjaga Syariat Islam,.

“Dan ketegori itu ada pada Illiza, karena selama ini Illiza memang kuat mempertahankan akidah islamiah dan menjalankan Syarait Islam. Maka tidak berlebihan kami mengajak warga Kota Banda Aceh untuk memilih pasangan Illiza–Farid,” katanya.

SUMBER | BERITAKINI.CO 

Facebook Comments

Komentar

News Feed