oleh

Demo Balai Kota, Pemko Banda Aceh Diminta Serius Tegakkan Syariat Islam

Share Button
Mahasiswa Peduli Syariat Islam (MPSI), saat melancarkan aksi demonstrasi di Balai Kota Banda Aceh, Rabu, 27 Desember 2017 pagi. FOTO | T.Irawan
Mahasiswa Peduli Syariat Islam (MPSI), saat melancarkan aksi demonstrasi di Balai Kota Banda Aceh, Rabu, 27 Desember 2017 pagi. FOTO | T.IRAWAN

Banda Aceh-Mahasiswa Peduli Syariat Islam (MPSI), melancarkan aksi demonstrasi Balai Kota Banda Aceh, Rabu, 27 Desember 2017 pagi.Aksi protes tersebut dilakukan terkait dengan penegakan dan penerapan Syariat Islam di daerah tersebut.

Munculnya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) beberapa waktu lalu di Kota Banda Aceh, misalnya, menjadi salah satu pemicu para mahasiswa melakukan aksi protes di halaman Balai Kota setempat.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “Tegakkan Syariat Islam di Bumoe Aceh Secara Kaffah”. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan Satpol PP setempat.

“Untuk itu, kami meminta pemko Banda Aceh agar serius dalam menegakkan dan menerapkan syariat Islam seperti yang sudah ditentukan dalam aturan yang berlaku,” ujar Koordinator aksi, Basma Rusmadi, dalam orasinya.

Ia mengatakan, sebagai ibukota provinsi, kota Banda Aceh menjadi barometer terhadap pelaksanaan penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Oleh karena itu, Pemko harus secara tegas dan nyata mewujudkan penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh.

“Walikota dan wakil walikota tentu punya kewenangan yang besar dalam upaya mewujudkan kota Banda Aceh yang bersyariat dalam setiap lini kehidupan. Penindakan terhadap pelanggaran syariat, pelaksanaan sistem ekonomi yang berbasis syariah dan berbagai program serta kebijakan lain,” katanya.

Namun, kata dia, hingga saat ini belum terlihat aksi nyata dari walikota dan wakil walikota Banda Aceh dalam upaya mewujudkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. “Berbagai aksi pelanggaran syariat sering terjadi di kota Banda Aceh akhir-akhir ini, seperti kurang mendapat respon nyata dari pemimpin kota Banda Aceh,” papar Koordinator aksi tersebut.

Menurutnya, mendukung syariat Islam tidak hanya sebatas kecamatan dan ancaman terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi harus bersama tindakan tegas serta penguatan instrumen pengawasan seperti memaksimalkan kinerja WH adalah salah satu hal yang harus dilakukan.

“Bahkan, penguatan sistem ekonomi syariah harus benar-benar diterapkan di setiap lini, karena bagaimana pun ekonomi adalah salah satu hal yang menyentuh setiap aspek masyarakat.Jika persoalan ekonomi masyarakat masih dikelola secara non syariah, maka sia-sia Bank Aceh Syariah dibentuk, ibarat memasak makanan jika hanya kualinya saja yang bersih tetapi segala macam bahannya kotor, tidak ada artinya juga,” pungkasnnya.

Begitu juga dengan bank syariah, katanya lagi, jika bank saja yang syariah tetapi masyarakatnya masih tidak syariah, sama saja. Pemko Banda Aceh dapat menerapkan nilai syariah dalam setiap sistem, program dan kebijakan soal ekonomi di Banda Aceh.

“Padahal, di Banda Aceh ada Dinas Syariat Islam, tetapi kinerja mereka tidak jelas, mereka tidur, mereka hanya merazia yang pakai pakaian ketat. Jangan hanya makan gaji buta,”seru salah seorang pengunjuk rasa yang didukung oleh massa lainnya.[]

Reporter | T.Irawan

Facebook Comments

Komentar

News Feed