full screen background image

Dewan Kota Tetapkan 20 Raqan Prolegda 2016

Share Button
Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah/Foto | ACEHIMAGE.COM

Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah/Foto | ACEHIMAGE.COM

Banda Aceh-Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menetapkan sebanyak 20 Rancangan Qanun (Raqan) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Banda Aceh tahun 2016. Raqan itu ditetapkan dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan/pelaporan Badan Legislasi DPRK Banda Aceh terhadap program Legislasi kota Banda Aceh tahun 2016 di ruang paripurna DPRK setempat, Jum’at, 29 Januari 2016 sore.

Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah menyebutkan, Banleg menyepakati jumlah raqan yang masuk dalam prolek tahun 2016 sebanyak 20 raqan, lima dari inisiatiff DPRK dan 15 lainnya dari pemerintah kota Banda Aceh dan naskah akademik serta rancangan qanunnya dipersiapkan oleh Pemko dan DPRK Banda Aceh.

20 raqan yang disepakati oleh Banleg yakni, rancangan qanun tentang restribusi pelayanan persampahan/kebersihan, qanun pengelolaan sampah, qanun RPJM tahun 2012-2017, perubahan qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang RTRW Banda Aceh 2009-2029, qanun retribusi izin mendirikan bagunan, qanun bagunan gedung, qanun restribusi izin gangguan, qanun penyelenggaraan izin gangguan, qanun restribusi izin trayek, qanun pengelolaan barang milik Negara,

Selanjutnya, rencana qanun tentang pembentukan PD pasar Atjeh, qanun susunan organisasi dan tata kerja PDAM Banda Aceh, qanun susunan organisasi dan tata perangkat daerah Banda Aceh, qanun kota ramah gender, qanun rencana detail tatabruang, qanun pelestarian situs dan sejarah serta cakar budaya, qanun ketahanan keluarga, qanun jaminan produk halal, qanun pembagunan kepemudaan gampong, dan qanun pemerintah gampong.

“Dari 20 Raqan baik rancangan qanun prioritas yang diajukan oleh eksekutif maupun inisiatif dari dewan, tentunya kesemuanya itu telah dikaji urgensinya secara teliti oleh badan legislasi bersama-sama tim dari eksekutif. Kemudian diinventarisir ke dalam program legislasi prioritas di tahun 2016 ini,” jelas Syarifah.

Ia menyampaikan, Raqan yang diajukan dalam Prolegda tersebut tentunya telah terseleksi dan teruji secara komprehensif sehingga telah dicantumkan dalam format draf ajuan.

Dalam siding tersebut, Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Juliu menyatakan, dalam proses pembahasan nantinya sehingga ditetapkan dan disahkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh.

“Keberadaan sebuah qanun sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) pada tataran proses pembentukan terikat pada azas legalitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 147 UU Nomor 32 Tahun 2004,” jelasnya.

Menurut Heri, salah satu proses yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah proses perencanaan. “Karena proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan qanun atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya,” pungkas Heri.

Reporter | T. Irawan

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM