oleh

Di PAW, Dua Anggota DPRK Aceh Besar Ucapkan Sumpah

Kota Jantho-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Kamis, 11 Oktober 2018, melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRK sisa masa jabatan tahun 2014-2019, pada rapat paripurna yang di selenggarakan di ruang rapat DPRK setempat.

Kedua anggota DPRK tersebut masing-masing Teuku Rusta Firdous menggantikan Sabirin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Hamdan Yunus menggantikan Nurdin Djohan dari Partai Aceh (PA), mengucakan sumpah jabatan.

Pengambilan sumpah anggota DPRK PAW tersebut sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1160/2018 tertanggal 26 September 2018.Pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman, SE.

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman, SE mengajak semua pihak bekerjasama saling bahu-membahu melayani rakyat dan membesarkan Kabupaten Aceh Besar.”Tugas dewan cukup berat dan kompleks, karena bukan hanya bertanggung jawab kepada konstituennya, tapi juga harus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, katanya lagi, anggota DPRK secara bersama-sama diharapkan dapat melaksanakan tugas, wewenang, kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah.

“Kepada anggota DPRK PAW tersebut diharapkan dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan anggota dewan yang sudah terlebih dulu duduk sebagai anggota DPRK Aceh Besar,” sambungnya.

Di samping itu, selaku wakil rakyat juga diminta mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan lain, yang terkait dengan penempatan dua DPRK PAW tersebut dalam komisi-komisi DPRK Aceh Besar.

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali berharap kepada anggota DPRK PAW yang telah diambil sumpah tersebut dapat bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

“Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dibawa oleh DPRK yang diambil sumpah tersebut,” kata Mawardi.

PAW DPRK, ungkap Mawardi, merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRK Aceh Besar. Sebagai anggota dewan yang baru, tentunya diharapkan segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK.

“Karena, berhasil tidaknya penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya tergantung kepada peran serta DPRK Aceh Besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” tambahnya menjelaskan.[]

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed