oleh

Diisukan, Tarif Jadi Kadis di Aceh Rp 3-5 M

Share Button
soedarmo
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo. FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Banda Aceh-Saat ini beredar isu bahwa siapa pun yang ingin menjadi kepala dinas atau kepala badan di jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Aceh harus menyiapkan dana sekitar 3-5 miliar rupiah/jabatan.

Isu itu mencuat menjelang pengisian posisi untuk pejabat baru sehubungan dengan telah disahkannya Qanun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh. Pengesahan qanun ini oleh DPRA merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Sejumlah jabatan yang digambarkan sebagai “jabatan basah” dibanderol dengan tarif Rp 5 miliar. Sedangkan “jabatan kering” cukup hanya Rp 3 miliar saja.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo mengaku sudah mendengar isu tentang tarif jadi kadis atau kepala badan di jajaran Setda Aceh yang dibanderol antara 3-5 miliar rupiah/jabatan. Namun, ia menyatakan tak akan menerima uang tersebut karena merupakan dosa besar. Di samping ia tak ingin melegalkan korupsi di jajaran Pemerintah Aceh.

“Saya sudah dengar isu tentang penawaran atau iming-iming pemberian kontribusi berupa dana yang cukup besar kepada pihak yang bisa mengurus seseorang menjadi kepala dinas atau kepala badan dalam penyusunan SOTK Pemerintah Aceh yang baru. Isu itu sudah saya dengar dari orang dekat saya, sekitar 3-5 miliar rupiah per jabatan,” kata Soedarmo kepada wartawan seusai Sidang Paripurna Pengesahan 15 Rancangan Qanun Prolega DPRA 2017 di Gedung Utama DPRA, Senin (19/12), sebagaimana dilansir Serambi Indonesia (TRIBUNNEWS GRUP), Selasa, 21 Desember 2016.

Soedarmo menegaskan, hal itu tidak mungkin ia lakukan. “Kalau dana kontribusi itu saya terima, sama halnya saya melegalkan korupsi di jajaran Pemerintah Aceh. Ini perbuatan dosa besar. Tidak, tidak, tidak akan saya lakukan,” ujarnya.

Kalau ada seorang pejabat yang nekat memberikan dana kontribusi atas pengurusan sebuah jabatan senilai 3-5 miliar rupiah, menurut Soedarmo, dia tak akan bisa mengembalikan dana sebesar itu, kalau bukan dengan cara korupsi.

Menurutnya, gaji seorang kadis di Aceh sekitar Rp 5 juta, ditambah tunjangan prestasi kerja (TPK) sebesar 12-12,5 juta rupiah, sehingga totalnya Rp 17 juta. “Nah, sampai kapan ia bisa mengembalikan dana sebanyak itu, sementara dia duduk di sebuah jabatan paling lama dua tahun,” kata Soedarmo.

Menurut Soedarmo, jangankan gaji kepala dinas, gajinya saja sebagai dirjen di Kemendagri tak akan mampu menutupi “kontribusi” sebesar itu untuk mendapatkan jabatan basah. “Soalnya, gaji yang diberikan negara hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak,” ungkap Soedarmo.

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang sedang menjabat saat ini diingatkan Soedarmo agar tidak tergoda dengan iming-iming para agen (broker) jabatan. “Bekerjalah dengan baik, bagus, dan bertanggung jawab, saya tetap memakainya sesuai dengan keahlian dan profesionalisme masing-masing pejabat,” ujar Soedarmo.

Ia pertegas tekadnya untuk membangun fondasi birokrasi yang benar-benar bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama menjadi Plt Gubernur tiga bulan di Aceh. “Ada orang berani menawarkan sejumlah uang dalam pengurusan satu jabatan Kepala SKPA, mungkin karena sudah biasa terjadi. Tapi bagi saya, tidak, tidak, tidak akan saya lakukan,” imbuhnya.

Lebih jauh ia katakan, proses pengisian pejabat yang akan ditempatkan dalam SOTK Pemerintah Aceh yang baru memang sedang disusun bersama Baperjakat. Pengukuhan dan pelantikannya paling lambat dilakukan pada minggu pertama Januari 2017. “Tujuannya, agar tidak mengganggu proses pertanggungjawaban keuangan proyek APBA 2016 di masing-masing SKPA,” demikian Soedarmo.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, isu tentang tarif untuk menduduki jabatan tertentu di jajaran Setda Aceh berkisar antara 3-5 miliar rupiah, itu perlu diwaspadai dan diusut pihak penegak hukum.

“Isu-isu seperti itu sering kali beredar setiap menjelang adanya penyusunan dan pergantian pejabat baru di jajaran pemerintah. Nah, apakah benar ada terjadi seperti itu atau sengaja dilontarkan untuk maksud tertentu, maka pihak eksekutif dan aparat penegak hukum perlu mengusutnya,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

“Isu yang disampaikan Plt Gubernur Aceh itu, menurut kami, cukup seksi, maka semua pihak perlu mewaspadainya. Jangan sampai terjebak dengan isu tersebut, sehingga menurunkan semangat kerja,” kata Muharuddin.

“Bekerjalah seperti biasa, sebagaimana yang disarankan Plt Gubernur. Tidak perlu ada keraguan dan kegundahan, karena Plt Gubernur sudah menyatakan, Kepala SKPA yang berkinerja baik dan bagus, serta berprestasi, tetap dipakainya,” ujar Muharuddin.

Sumber Serambi (TRIBUNNEWS GRUP) menyebutkan, dinas basah yang diincar sejumlah calon pejabat itu adalah dinas yang biasa mendapat pagu anggaran yang besar dan jumlah paket proyek lelang maupun PL-nya cukup banyak.

Misalnya, Dinas Pendidikan, Sosial, Pemuda dan Olah Raga, Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perhubungan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Distamben, Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, serta Dinas Mobilitas Penduduk.

Dalam SOTK Pemerintah Aceh berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 yang telah disahkan DPRA, menurut Karo Organisasi Setda Aceh, Ramli, ada 47 unit SKPA dan 47 jabatan eselon II a dan II b.

SUMBER | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Facebook Comments

Komentar

News Feed