oleh

Duh Pak Wali, Gerakan Peduli Kota Desak DPRK Gunakan Hak Interpelasi

Banda Aceh-Hingga kini Walikota Banda Aceh dikabarkan belum juga melantik Ketua Majelis Permusawaratan Ulama (MPU) setempat dan terkesan telah membiarkan kekosongan kepemimpinan MPU.

Untuk itu, Gerakan Peduli Kota (GPK) Banda Aceh mendesak DPRK segera menggunakan hak interpelasi terhadap sang Walikota.Ini karena Walikota dinilai telah mengabaikan amanah Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Bab XIX tentang MPU.

Kepada media pers, Koordinator Gerakan Peduli Kota (GPK) Banda Aceh, Zulkarnain Pohan, Jum’at, 28 September 2018 malam menyebutkan, pasal 138 ayat 1 menyatakan bahwa MPU dibentuk di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota.

“Di dalam qanun nomor 2 tahun 2009 Bab II bagian ke satu tentang pembentukan, kedudukan, fungsi, kewenangan dan tugas, pada pasal 2 dijelaskan bahwa dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.Kemudian pada pasal 3 qanun tersebut disebutkan bahwa MPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota,” katanya dalam siaran pers.

Ironisnya, kata Zulkarnain, Walikota Banda Aceh terkesan membiarkan kosongnya Ketua Majelis Pemusyarawatan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, selama satu tahun lebih dan tak juga melantik Ketua MPU Banda Aceh terpilih, Tgk Karim Syeikh.

Menurutnya, jika Walikota Banda Aceh tidak segera bersikap maka nantinya tugas dan tupoksi dari MPU tidak berjalan juga. Sebenarnya, katanya lagi, sistem pemerintahan satu hari pun tidak boleh macet atau tak berjalan, tidak boleh non aktif dan terus bergerak, apalagi ini sudah satu tahun lebih.

“Ini adalah sistem yang tidak berjalan, semua program tidak berjalan.Apapun alasannya tidak boleh vakum.Apalagi, salah satu dari prioritas Walikota Banda Aceh 2017-2022 itu adalah bidang syari’at islam, bagaimana mungkin pelaksanaan syari’at islam yang menjadi prioritas, tetapi membiarkan MPU Kota Banda Aceh mengalami kekosongan,” katanya bertanya.

Masih kata Zulkarnain, hak interpelasi DPRK Banda Aceh dibenarkan menurut undang-undang. Apalagi, UU Nomor 11 Tahun 2006 tepatnya pasal 25 ayat 1 juga telah mengatur hal tersebut yang bahwa anggota DPRA dan DPRK mempunyai hak interpelasi.

“Nah, agar persoalan kekosongan MPU ini dapat segera teratasi, kami sarankan DPRK Banda Aceh segera melakukan interpelasi agar kekosongan MPU ini tidak berimbas lebih jauh terhadap persoalan keummatan,” ujarnya.

Tak hanya sebatas itu, katanya lagi, dalam penggunaan hak interpelasi ini DPRK juga mestinya turut mempertanyakan kepada Walikota terkait persoalan air bersih yang dijanjikan selesai pada 2019 mendatang serta sejumlah persoalan lainnya yang telah diabaikan oleh Pemko Banda Aceh sebagaimana sumpah jabatannya ketika dilantik.

“Jika DPRK tidak melakukan interpelasi, masyarakat akan mempertanyakan tentang fungsi pengawasan DPRK Banda Aceh nantinya,” katanya lagi seraya menyarankan agar ketua MPU terpilih melakukan langkah hukum dengan menggugat Walikota Banda Aceh ke PTUN.

“Kan sudah terpilih melalui musyawarah, dan sudah diminta tanggapan ke MPU Aceh serta diakui, lantas Walikota tidak mau melantik. Ini kan tidak bisa didiamkan, pihak terkait harus berani mengambil langkah hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tandasnya.[]

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed