oleh

Empat Anggota dan Ketua KIP Abdya di Adukan ke DKPP, Mengapa?

Share Button
pengaduan
Pengadu dari Kordinator posko pengaduan Pilkada di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), saat melakukan pengaduan ke DKPP RI, Senin, 6 Februari 2017, di Jakarta. FOTO | ADI DOLES

Jakarta-Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta. Pengadu merupakan salah satu Kordinator posko pengaduan Pilkada di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Muzakir AR, SH selaku kordinator mengatakan, Senin, 6 Februari 2017 siang sekira pukul 12.00 WIB staf DKPP RI menerima secara langsung aduan yang sebelumnya diserahkan dan telah diregister dengan nomor: 29/VI-P/L-DKPP/2017.

“Yang menjadi pokok aduan kami ke DKPP, pertama yaitu KIP Abdya tidak melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 sebagaimana yang telah diatur dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 tentang pelaksanaan tahapan pencalonan,” katanya.

Menurutnya, dalam surat KPU RI tersebut KIP Abdya harusnya dalam melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan berkordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan pada panduan Teknis dari IDI mengenai penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon Bupati dan Wakil Bupati di tanda tangani oleh ketua tim pelaksana dan ketua tim pemeriksa.

“Kedua, aduan Kedua KIP Abdya diduga tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan. Sedangkan pokok aduan ketiga yaitu KIP Abdya diduga tidak meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muclis Muhdi dan Hj. Syamsinar yang diusung dari Partai Hanura, Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya Nomor SKEP/B/105/DPP-HANURA/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Plh Ketua Umum Dr. Chairuddin Ismail.SH.MH dan Sekjen Dr. Berliana Kartakusumah,” tuturnya menyebutkan.

Seharusnya, lanjut dia, surat keputusan dukungan partai tersebut di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura sesuai dengan Surat pengantar Ketua KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 perihal pengurus dewan pimpinan pusat partai politik.

“Dalam surat pengaduan itu yang menjadi teradu atau telapor ketua dan empat anggota KIP Aceh Barat Daya, kami meminta DKPP agar memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tambahnya.

Atas aduan tersebut, media ini belum memperoleh informasi lebih lanjut baik dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta maupin KIP Aceh Barat Daya (Abdya).

[Penulis | Adi Doles]
[Editor   | Suandris]

Facebook Comments

Komentar

News Feed