oleh

Enam Ribu Unit Rumah Sehat Sederhana Tahun 2018

00
bangun_rumah
ilustrasi-bangun rumah. FOTO | BLOG.SONARPLATFORM.COM 

Banda Aceh-Pemerintah Aceh menargetkan akan membangun sebanyak enam ribu unit Rumah Sehat Sederhana di tahun 2018.Untuk itu, pemerintah Aceh mengajak semua pemangku kebijakan untuk serius bekerja agar target tersebut dapat tercapai.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam rapat lanjutan terkait metode pengadaan pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2018, yang dipusatkan di Pendopo Wagub, Minggu, 15 Oktober 2017 malam.

“Program pembangunan enam ribu unit rumah ini harus menjadi program bersama. Dengan demikian kita bisa mensukseskan target pembangunan rumah tersebutdi tahun 2018 mendatang,” kata Wagub.

Dalam kesempatan itu, seluruh peserta rapat yang diikuti oleh Kepala Bappeda Aceh, Inspektur Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Wakil Ketua TP PKK dan Dekranasda Aceh, sejumlah dinas terkait lainnya serta aktivis dari lembaga Cet langet Rumoh, Edi Fadhil, bersepakat untuk menjadikan skema Swa kelola dalam proses pembangunan RSS tersebut.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. FOTO | IST
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. FOTO | IST

“Semua sudah sepakat dengan skema swa kelola. Ini harus segera ditindaklanjuti, segera buat FGD dengan mengundang pihak terkait dan LSM yang selama ini fokus pada bidang ini. Mari kita lebih fokus di program ini untuk membuat lompatan besar dalam rangka menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Aceh,” sambung Wagub.

Nova juga menghimbau seluruh SKPA terkait untuk menjadikan pengurangan angka kemiskinan menjadi tujuan dalam setiap kegiatan. “Tinggalkan cara kerja lama. Sudah saatnya kita meninggalkan yang batil dan hanya mengambil yang hak. Ingat, dengan suksesnya program ini, maka akan banyak hal yang bisa terkoreksi,” himbau Nova.

Saat menyampaikan kesimpulan rapat, Wagub mengaku optimis dengan skema swakelola, maka pembangunan RSS akan melebihi target. “Skema swakelola akan menghemat anggaran pembangunan rumah per-unitnya. Dengan demikian, maka jumlah rumah yang dibangun akan lebih besar dari target awal kita,” pungkas Wakil Gubernur Aceh.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari yang bertindak sebagai moderator dalaam acara tersebut mengungkapkan, bahwa meski tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, namun pembangunan RSS ini akan sangat mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu.

“Selama ini, bentuk intervensi Pemerintah bagi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu, karena itu pemerintah memiliki program beras sejahtera, program beras sejahtera ini sangat membantu menekan angka pengeluaran masyarakat kurang mampu,” ungkap Azhari.

Pengadaan RSS adalah bentuk intervensi pemerintah Aceh dalam rangka membantu keluarga kurang mampu untuk menekan besaran pengeluaran pertahun.Untuk diketahui bersama, salah satu rumus yang selama ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu.

“Dengan dukungan program yang sudah berjalan saat ini seperti program Beras Sejahtera, bantuan pemberdayaan ekonomi, program bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan, serta program pembangunan RSS ini, kita berharap target Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan bisa segera terwujud,” harap Azhari.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survey tim Bappeda Aceh, setidaknya terdapat 900 unit rumah yang sudah dibangun tahun lalu, namun tidak ditempati.

“Ini tentu sangat kita sesalkan, oleh karena itu agar pembangunan 6 ribu unit RSS ini tepat sasarn, saat ini Pemerintah Aceh hanya menggunakan satu data, dan setiap lokasi pembangunan rumah sudah dikunci koordinatnya dengan GPS. Ini untuk meminimalisir kemungkinan pengalihan penerima manfaat,” tambah Azhari.

Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erty Idawati yang juga merupakan pengajar pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah menyarankan agar skema pembangunan Swakelola segera disosialisasikan.

“Skema swakelola harus disosialisasikan, sehingga masyarakat paham dengan program dan skema baru ini,” ujar Dyah Erti.[]

Reporter | Hendra S

Komentar

News Feed