oleh

GEMA Mathla’ul Anwar Minta Fitnah Terhadap Kapolri Dihentikan

Jakarta-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, menyikapi pernyataan Indonesialeaks, terkait dugaan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya telah menerima aliran dana pada kasus hukum dugaan transaksi suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar dan pengusaha impor daging Basuki Hariman.

“Ditambah lagi pernyataan Bambang Widjoyanto dan Amien Rais yang menguatkan tuduhan sepihak tersebut, maka hemat kami kita semua harus berhati-hati menyikapinya. Karena bisa jadi tuduhan itu adalah kebohongan dan fitnah serta upaya pembunuhan karakter,” ujar Ketum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, dalam keterangan pers kepada media ini, Kamis, 11 Oktober 2018, melalui Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Media, Mahdi Andela.

Karena, menurutnya, sebagaimana disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, bisa jadi laporan tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong, dan sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.

Terlebih Ketua KPK Agus Rahardjo juga menegaskan bahwa Pengawas Internal KPK telah memeriksa rekaman kamera closed circuit television (CCTV) itu, dan tidak menemukan adanya perobekan halaman-halaman di buku-bank berwarna merah bertuliskan “Serang Noor IR” itu seperti yang diungkap Indonesialeaks.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi.(FOTO | IST)

Nah, terkait hal tersebut pihaknya meyatakan sikap meminta kepada semua pihak untuk hati hati menyikapi nya dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, karena sangat mungkin tuduhan sepihak tersebut adalah semacam operasi intelijen untuk menciptakan kebohongan, yang sengaja dilakukan untuk membunuh karakter seseorang dalam hal ini pribadi Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, membenturkan dua institusi penegak hukum dan menciptakan kegaduhan ditahun politik jelang Pilpres 2019.

“Tindakan Indonesialeaks dan media yang tergabung didalamnya yang menuduh secara sepihak, memvonis dan menggiring opini publik bahwa Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, benar-benar bersalah dan korup, adalah bentuk pembunuhan karakter, negative campaign dan tidak bermoral,” katanya.

Hal ini, menurutnya, sungguh sangat berbahaya dan berpotensi menyulut kegaduhan, memunculkan kecurigaan dan saling tuduh. Sagai gabungan beberapa media dan LSM, mestinya Indonesialeaks menjunjung tinggi azas obyektivitas dan proporsionalitas.

“Pernyataan sepihak Bambang Widjoyanto dengan 11 pernyataan yang cenderung lebih mengagitasi dan memprovokasi dari pada bentuk upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, adalah sebuah tindakan yang kasar dan brutal,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya sangat berpotensi memecah belah dan mengadu domba antar lembaga penegak hukum. Institusi Polri dan KPK, jelas dia, mempunyai pengalaman pahit ketika dibenturkan dalam episode yang dikenal istilah Cicak versus Buaya.

“Seharusnya sebagai aktivis yang pernah memimpin KPK, Bambang Widjoyanto tentu sangat mengerti cara kerja, prinsip dan SOP di KPK. Permintaan sepihak Amien Rais agar Presiden Jokowi memberhentikan Kapolri Tito Karnavian (saat dirinya diminta keterangan terkait pernyataan Bohong Ratna Sarumpaet) tanpa memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, justru menambah panas suhu politik dan memperuncing friksi di tengah masyarakat,” lanjut Ahmad Nawawi.

Masih kata Ahmad nawawi, publik seharusnya disuguhi diskusi dan perilaku politik yang berkelas, bukan diajak untuk saling curiga, menebar kebencian dan hoax. Pihaknya juga meminta Amien Rais jangan menggunakan data sekunder seolah data primer untuk membenturkan Polri dan KPK.

“Kami melihat kasus ini lebih bernuansa politis daripada aspek Hukum. Ini adalah kasus lama yang hendak dikorek kembali untuk kepentingan Pemilu dan Pilpres 2019. Membawa masalah hukum ke ranah politik yang akan membahayakan sinergitas antar penegak hukum melawan para koruptor besar, dengan seolah mendukung masalah penegakan hukum tapi ditumpangi kepentingan afiiasi politiknya. Karena sebagaimana kita ketahui, Bambang Widjoyanto dan Amien Rais berafiliasi dengan kelompok Prabowo-Sandi yang sedang berkontestasi di Pilpres 2109,” katanya lagi.

Pihaknya juga menyangkan bahwa ambisi kekuasaan menjadikan beberapa pihak menghalalkan segala cara, meski harus melanggar etika dan moral. Seharusnya Pemilu 2019 bukan ajang menebar kebencian dan hoax.

“Seharusnya dijadikan momentum untuk memilih pemimpin yang tegas dan berwibawa, yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan mengambil keputusan, yang mencintai dan melindungi rakyatnya dengan tulus ikhlas,” sesalnya.

Ia menambahkan, pernyataan sikap ini disampaikan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab, semata bentuk pertanggung jawaban moral agar Indonesia tetap aman dan damai serta terus bergembira menyambut pesta demokrasi politik tahun 2019 mendatang.

Lantas benarkah apa yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar,  Ahmad Nawawi? Hingga berita ini disiarkan, media ini belum mendapat informasi lebih lanjut dari Indonesialeaks.[]

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed