full screen background image

Gubernur Ajak Seluruh Pihak Terlibat Aktif Majukan Pendidikan Aceh

Share Button
Pertemuan Dengan PGRI

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menerima kunjungan Pimpinan dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam rangka sosialisasi persoalan pendidikan Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/07). Pertemuan itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rektor Unsyiah, Pimpinan Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, serta Majelis Pendidikan Aceh. FOTO | Ist

Banda Aceh–Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah meminta seluruh pihak terlibat aktif untuk memajukan pendidikan di Aceh. Berbagai persoalan terkait pendidikan, kata gubernur harus segera dicarikan solusi, sehingga tidak menggangu proses pendidikan bagi anak usia sekolah di Aceh.

“Persoalan pendidikan harus diutamakan agar generasi Aceh bisa maju di masa mendatang,” ujar gubernur saat beraudiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia–Aceh dan elemen pendidikan di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat, (29/07).

Banyak hal yang menjadi persoalan bagi dunia pendidikan di Aceh. Di antaranya, poksi pendidikan aqidah yang sangat kurang di tingkat sekolah. Selain itu, isu perlindungan anak dan kualifikasi guru juga menjadi persoalan.

Di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih sangat banyak guru yang diupah murah. Mereka bahkan tidak memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak mempunyai kualifikasi. Terkait persoalan ini, gubernur menyebutkan, upah murah yang diterima guru adalah sebuah tindakan yang tidak adil. “Harusnya mereka diupah minimal dengan upah minimum (Upah Minimum Kabupaten/Provinsi),” ujar gubernur.

Jumlah guru yang memperoleh upah di bawah rata-rata, atau berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 500 ribu bukanlah sedikit. Angkanya mencapai ribuan. Ramli Rasyid, Ketua PGRI Aceh menyebutkan, ada sekitar 42 ribu guru non PNS yang tersebar di seluruh Aceh. Mereka hanya dibayar di bawah 400 ribu per bulannya. Sudah status tak jelas, bayaran pun terbatas. Belum lagi dengan ribuan guru yang diangkat oleh kepala sekolah.

“Ini persoalan mutu pendidikan di Aceh,” ujar Ramli. Mustahil, kata Ramli, guru bisa punya kompetensi jika mereka bekerja dengan bayaran tak seberapa.

Persoalan terbesar, sebenarnya adalah pada pengambil keputusan. Dalam hal ini, kewenangan mengangkat guru menjadi pegawai negeri ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menyebutkan hal itu menjadi kendala besar. “Kita tidak bisa campur tangan,” ujarnya.

Tahun 2015, kata Hasanuddin Darjo, Dinas Pendidikan bahkan harus mencetak ulang Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) hingga seribu lembar. Itu terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang dimutasi menjelang Ujian Nasional, sementara data kepala sekolah sudah dientri lebih awal untuk dicetak di SHUN.

Dinas Pendidikan, katanya terus melakukan berbagai upaya agar mutu pendidikan–sebagai persoalan utama dari buruknya pendidikan di Aceh–bisa berangsur baik. Dalam 5 tahun terakhir, Provinsi Aceh, kata Darjo, bahkan masih berkutat dalam angka 5 besar tingkat ketidaklulusan dalam UN. Namun demikian, ada sebuah kebahagian, di mana Aceh peringkat pertama pada peningkatan indeks integritas pada lulusan Ilmu Pengetahuan Alam dan peringkat tiga untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Artinya, tingkat kejujuran pendidik dan siswa dalam mengikuti ujian sangat baik.

Reporter | Adi Doles

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM