oleh

Karena Harus Pinjam Uang Dari Rentenir

Banda Aceh-Masyarakat usaha mikro di Banda Aceh sulit berkembang pasca musibah gempa dan tsunami melanda Aceh tahun 2004.Bahkan, bagi yang ingin bangkit harus berurusan dengan rentenir ketika ingin mendapatkan modal usaha.

“Masyarakat yang ingin bangkit harus berurusan dengan rentenir ketika ingin mendapatkan modal usaha. Kondisi ini membuat perekonomian rakyat sulit berkembang, imbasnya perekonomian di Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan masih tertinggal dari daerah lain,” ujar Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Hal itu disampaikan Walikota dalam pertemuan dengan Direktorat Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LPDB KUKM), Kamis, 2 Agustus 2018, di Balaikota setempat.

Kondisi ini, kata Aminullah justru membuat perekonomian rakyat sulit berkembang, imbasnya perekonomian di Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan masih tertinggal dari daerah lain.

“Hal ini ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Hingga tahun 2016, angka kemiskinan masih berada di angka 6,3 persen, sedangkan pengangguran menyentuh angka 7,75 persen,” ungkapnya lagi.

Itu sebabnya, Ia berniat mendirikan lembaga keuangan mikro syariah di Banda Aceh untuk membantu modal bagi usaha kecil, seperti pedagang ikan, pedagang sayur hingga penjual cendol.

“Kadang pedagang kecil ini hanya butuh Rp.1 juta, untuk modal jual ikan keliling misalnya. Mereka sulit mendapatkannya di Bank. Yang seperti ini kita bantu agar lebih berdaya,” ungkapnya.

Masih kata Walikota, selama ini pedagang kecil sulit berkembang karena harus meminjamkan uang dari rentenir yang bunganya sangat besar dan mencekik pedagang karena bisa sampai 5% s/d 6% sehari.

“Melepaskan mereka dari jeratan rentenir ini salah-satu motivasi Saya juga. Sangat sulit usaha kecil ini berkembang kalau harus membayar bunga yang besar sekali kepada rentenir,” katanya lagi.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah menyalurkan pembiyaan modal usaha bagi masyarakat sebesar Rp 1,5 miliar. Lembaga yang dipimpinya juga sudah mendapatkan kepercayaan dan mampu menarik nasabah lebih daru 600 orang, padahal baru beroperesi empat bulan.

“Untuk memberikan layanan pembiyaan lebih banyak kepada usaha kecil, PT MMS butuh bantuan dari Kemenkop dan UKM karena kementerian ini memiliki LPDB-KUKM yang telah resmi membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah. Kita berharap pihak direktorat akan bersinergi dengan seluruh lembaga keuangan khusus syariah yang ada dalam upaya membangun ekonomi syariah di tanah air,” pungkasnya.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUKM Kemenkop dan UMK Jaenal Aripin menyatakan siap membantu Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemko Banda Aceh PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS).

Katanya, LPDB-KUKM turun ke Banda Aceh setelah sebelumnya diundang Walikota untuk melihat lebih dekat profil MMS yang baru terbentuk. Pihaknya sangat mungkin memberikan bantuan kepada MMS agar lebih banyak masyarakat usaha kecil di Banda Aceh yang bisa dibantu dari sisi pembiayaan.

“Memang ada beberapa syarat agar proposal ini bisa disetujui. Tapi Saya melihat MMS sudah cukup memiliki syarat untuk dibantu,” terangnya Jaenal Arifin kepada Walikota Aminullah.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed