oleh

Himbauan Konsorsium LSM Perempuan Jelang PILKADA di 30 Daerah

Banda Aceh-Konsorsium delapan oraganisasi perempuan dari seluruh Sumatera, Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU), mengeluarkan himbauan terkait enam hari menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018, di empat provinsi atau di 30 Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.

Himbauan enam hari menjelang Pilkada bersih dan damai tersebut untuk pemilih perempuan cerdas di Pulau Sumatera.Para pemilih hendaknya semakin bersiap dan waspada agar Pilkada berlangsung bersih, bebas dari segala bentuk kecurangan dan politik uang, serta damai, bebas dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi.

“Permampu sebagai konsorsium delapan LSM Perempuan di Pulau Sumatera dan dampingannya yaitu Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang mewakili suara 24.358 perempuan akar rumput di 26 Kabupaten/Kota, menyampaikan enam himbauan kepada seluruh pemilih terutama pemilih perempuan yang merupakan mayoritas pemilih,” tulis koordinator pelaksana PERMAMPU, Dina Lumbantobing, melalui Flower Aceh & FKPAR Aceh dalam siaran pers kepada PENAPOST.COM, Kamis, 21 Juni 2018, di Banda Aceh.

Keenam himbauan tersebut yaitu, memiliki dokumen sah untuk memilih (KTP elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat).

Tidak terlibat politik uang dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Politik uang adalah kecurangan yang berakibat buruk kepada penegakan demokrasi, penghapusan korupsi dan kehidupan seluruh rakyat.

Mengamati, memonitor, mengawasi seluruh bentuk pelanggaran, melaporkannya kepada Panwaslih/Bawaslu terdekat atau ke contact person LSM Anggota Permampu (lihat di bawah) dengan memuat identitas pelapor, peristiwa dan uraian ringkas kejadian (tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti) serta bersedia menjadi saksi bila dibutuhkan.

Saksi dilindungi oleh Negara sebagaimana tertuang pada Pasal 134 UU RI No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa warga negara berhak melaporkan pelanggaran pilkada dan juga pasal 10 UU RI No 31 Tahun 2014.

Perubahan Atas UU 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Mempelajari ulang seluruh track record/rekam jejak para calon dan agenda politik mereka, sebelum memutuskan siapa akan dipilih. Secara khusus, perilaku dan agenda politik yang berhubungan langsung dengan kesetaraan gender dan penguatan perempuan (tujuan 5 SDGs/tujuan pembangunan berkelanjutan).

Memilih calon yang sesuai pilihan dan hadir di TPS. Membantu para lansia dan penyandang disabilitas di sekitar anda untuk dapat terlibat aktif dalam memilih di Pilkada, para pemilih pemula yang selama ini tidak pernah memilih bukan hanya karena usia muda, tetapi karena tersingkir dari akses memilih pemimpin.

Memonitor seluruh proses terutama di hari H (27 Juni 2018), agar tidak terjadi pemaksaan, baik halus atau intimidasi, kecurangan yang berhubungan dengan kertas suara, penghitungan dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.

Serta melaporkannya kepada Panwaslih/Bawaslu terdekat atau ke contact person LSM Anggota Permampu.”Berikan suara kepada calon perempuan atau calon yang bersih, adil dan hormat kepada perempuan,” tulisnya lagi.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed