oleh

Irwandi Perintahkan Semua SKPA Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Banda Aceh-Pemerintah Aceh kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2017.

Namun, meski Pemerintah Aceh meraih predikat opini WTP.BPK juga turut menemukan dan merekomendasikan beberapa persoalan terkait Sistem Pengendalian Intern.

Itu sebabnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, meminta agar semua SKPA dan pihak terkait segera menindaklanjuti temuan yang telah direkomendasikan BPK-RI, sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

“Perhatikan seluruh temuan BPK agar ke depan tidak ada lagi temuan dengan permasalahan yang sama. kami yakin rekomendasi yang diberikan BPK dapat mewujudkan pemerintahan Aceh yang lebih baik,” kata Irwandi.

Di antara rekomendasi BPK-RI terkait Sistem Pengendalian Intern, adalah penyelesaian penyediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat kabupaten/kota belum lagi maksimal.

Selanjutnya adalah pengelolaan barang milik ceh per 31 Desember 2017 belum tertib dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang belum memadai.

BPK juga menemukan temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu kelebihan pembayaan atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyerapan dana Otonomi Khusus se-Aceh yang tidak optimal dan pengelolaan sisa dana Otsus alokasi pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2013.

Serta kelebihan pembayaran klaim Jaminan Pelaksanaan Belum Diterima atas pekerjaan pembangunan gedung oncology centre pada Rumah Sakit Zainoel Abidin.

Di tahun anggaran 2017, pemerintah Aceh merealisasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.14.350 triliun atau 99,32 persen dari target Rp.14.448 triliun.Sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.13.832 triliun atau 92,77 persen dari yang direncanakan Rp.14.911 triliun.[]

(Editor | M. Zairin)

Komentar

News Feed