full screen background image

Janji Kesehatan dalam Pilkada

Share Button
humor-lucu-kampanye

Ilustrasi Kampanye. FOTO | MERDEKA.COM 

OBRAL janji dari para calon kepala daerah selalu ramai menghiasi masa kampanye pilkada. Di antara berbagai janji yang kerap kali ditonjolkan, isu kesehatan hampir selalu menjadi andalan, setara posisinya dengan aspek pendidikan dan ekonomi yang merupakan indikator kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya program JKN yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, wacana layanan kesehatan gratis sudah tidak lagi menjadi materi utama dalam kampanye para calon. Kini, para calon berlomba menjanjikan peningkatan kualitas layanan kesehatan JKN yang dinilai sebagian masyarakat masih mengecewakan.

Program dokter keliling, puskesmas 24 jam, pembangunan rumah sakit di tiap kecamatan, dijanjikan sebagai bentuk upgrade dari pelayanan JKN yang sudah ada. Meskipun tetap bermanfaat apabila dilaksanakan, berbagai kajian membuktikan program-program jenis tersebut tidak cost effective dalam menyelesaikan akar masalah dan cenderung hanya mengutamakan aspek popularitas gagasan.

Kondisi ini dapat berujung pada 2 kesimpulan, apakah para calon tersebut kurang memahami pembangunan sektor kesehatan, atau yang lebih runyam, para calon tersebut kurang peduli terhadap pembangunan kesehatan dan hanya menggunakannya sebagai komoditas politik di masa kampanye.

Tidak sektoral

Pada pelaksanaan konferensi nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Makassar awal November lalu, keynote speech yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berhasil memikat para ahli kesehatan yang hadir ketika itu.

Berdasarkan pengalamannya memimpin World Bank selama 6 tahun, Sri Mulyani menuturkan betapa strategisnya aspek pembangunan kesehatan dalam wacana global. Selain menyebutkan bahwa belanja bidang kesehatan harus dianggap sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi, Sri Mulyani juga dengan amat fasih berbicara tentang berbagai isu advance di bidang kesehatan.

Permasalahan stunting (balita pendek), perdebatan soal primary health care, pencegahan penyakit menular, serta universal health coverage diulas secara singkat namun tepat sasaran. Hal seperti tentu amat positif karena menandakan adanya perhatian besar dari pejabat di luar sektor kesehatan terhadap perkara pembangunan kesehatan.

Apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut sangat sesuai dengan pesan yang tersirat dari sejarah penetapan tanggal 12 November sebagai Hari Kesehatan Nasional. Pada saat Indonesia diserang wabah malaria yang merenggut ribuan nyawa di tahun 1964, Bung Karno memimpin langsung upaya pemberantasan malaria yang secara simbolik ditandai dengan kegiatan penyemprotan nyamuk di Yogyakarta.

Bung Karno selaku kepala negara ketika itu tidak mendelegasikan tugas tersebut kepada menteri kesehatan, tetapi memimpin sendiri jalannya kegiatan. Tindakan ini mengindikasikan pemahaman yang jernih dari beliau selaku presiden, bahwa masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebankannya kepada sektor kesehatan, tetapi perlu keterlibatan banyak sektor lain.

Komitmen yang ditunggu

Pada era desentralisasi, para kepala daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar terhadap akselerasi pembangunan daerahnya masing-masing. Banyaknya irisan pembangunan sektor kesehatan dengan kontribusi sektor lain, seperti dalam hal infrastruktur transportasi, air bersih, dll, perlu dijembatani oleh pimpinan tertinggi seperti kepala daerah agar program berjalan mulus.

Para kepala daerah yang merupakan pemegang mandat rakyat harus berkomitmen meneladani apa yang dicontohkan Bung Karno 52 tahun silam dalam menyehatkan masyarakat di wilayahnya.

Bukti nyata komitmen ini harus terlihat dari dua aspek, yakni pengalokasian anggaran yang cukup, serta penggunaan anggaran yang tepat. Dari aspek pengalokasian, para calon kepala daerah harus berkomitmen memenuhi amanat undang-undang dengan mengalokasikan minimal 10% dari APBD masing-masing.

Sedangkan dari aspek penggunaan, anggaran tersebut harus diperuntukkan bagi program yang memberikan dampak maksimal, dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur yang mendorong perilaku hidup sehat, perbaikan insentif yang mampu mendorong pemerataan tenaga kesehatan, serta perbaikan akurasi data terkait masyarakat yang seharusnya memerlukan bantuan pembayaran iuran BPJS, merupakan tiga prioritas utama penggunaan anggaran kesehatan di daerah.

Para calon kepala daerah juga sebaiknya berkomitmen untuk mendorong para kepala desa agar mau mengalokasikan anggaran dana desa bagi pembangunan kesehatan. Dana desa yang telah dialokasikan amat besar oleh pemerintah pusat ini harus mampu dikelola secara efektif, terutama dalam mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang akan menjadi pendorong utama masyarakat hidup sehat.

Momentum pilkada serentak kali ini sebaiknya tidak digunakan para calon kepala daerah untuk berkampanye secara tradisional dengan menjual dokter dan pelayanan kesehatan sebagai komoditas penarik suara. Keberadaan program JKN yang telah memberikan akses pelayanan kesehatan dasar, mengharuskan para calon mampu mensintesis program yang lebih esensial untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Nama dan bentuk program yang inovatif mungkin mampu menyedot perhatian masyarakat pada masa kampanye, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada jika sasaran programnya tidak jelas. Semoga peringatan hari kesehatan nasional tahun ini mendorong lahirnya para kepala daerah yang benar-benar peduli terhadap kesehatan rakyatnya.***

Penulis | Hilmi Sulaiman Rathomi
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba), Pengurus Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) Jawa Barat

SUMBER | PIKIRAN-RAKYAT.COM 

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.