oleh

Ini Kata Irwandi Yusuf Terkait Penambahan BKO

Irwandi Yusuf
Calon Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf. FOTO | SUARAPUBLIK.CO.ID 

Banda Aceh – Calon Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf turut memberikan pernyataan terhadap rencana pemerintah menambah pasukan pengamanan Pilkada Aceh 2017 dari BKO yang ramai diperbincangkan elit Aceh beberapa minggu terakhir.

Menurut mantan Gubernur Aceh periode 2017-2012 itu, wewenang dalam melakukan penambahan pasukan pengamanan Pilkada adalah wewenang pemerintah yang tidak dapat diatur oleh pasangan calon manapun yang akan bertarung pada pesta demokrasi nantinya.

”Wewenang menambah atau mengurangi pasukan pengamanan Pilkada itu ada pada pemerintah. Kalau perlu ditambah ya tambah, kalau perlu kurang ya dikurangi. Itu wewenang pemerintah,” jelas Irwandi.

Pendiri Partai Nasional Aceh (PNA) itu tidak menampik terkait berhembusnya isu dan perbincangan masyarakat terhadap rencana pemerintah yang akan menambah pasukan pengamanan di Aceh pada Pilkada 2017 mendatang, namun kata Irwandi itu tetap keputusan pemerintah.

”Sudah saya bilang itu wewenang pemerintah, jadi terserah kepada pemerintah,” kata dia mengaskan.

Pencetus Pilkada Halal itu juga menyampaikan tidak ada strategi khusus dalam menangkal kekhawatiran terjadinya kecurangan, ancaman dan intimidasi pada Pilkada nantinya. Dia juga yakin semua calon mengharapkan Pilkada Halal.

”Kita tidak perlu memberikan strategi khusus untuk menangkal terjadinya kecurangan dan intimidasi karena semua pasti akan mengikuti pilkada halal,” cetusnya santai.

Reporter | Hidayat Pulo

Facebook Comments

Komentar

News Feed