oleh

Ketua MPU Aceh Ikut Hadir Bersama Forkopimda Jelang Penandatanganan Pergub Cambuk di Lapas

Share Button
Banda Aceh-Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang hukum acara jinayat yang mengatur teknis pelaksanaan cambuk, di antaranya terkait lokasi eksekusi cambuk yang akan dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), masih menuai kontradiktif.
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, mengatakan bahwa Pergub tersebut dikeluarkan setelah melalui pembahasan bersama lembaga dan pihak terkait di Aceh.Beberapa lembaga yang dilibatkan dalam proses lahirnya Pergub tersebut seperti Mahkamah Syariah, Satpol PP WH, Baitul Mal, Kanwil Kumham, MAA, Kejaksaan, MPU, para akademisi, dan tokoh masyarakat.
“Malah ketua MPU beberapa hari menjelang pergub itu ditandatangani, Ketua MPU hadir bersama Forkopimda Aceh dan unsur terpilih lainya dalam rapat bersama Gubernur Aceh dan salah satunya agenda yang dibicarakan adalah terkait pergub tersebut,” ujar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, terkait proses lahirnya Pergub tersebut, Jum’at 13 April 2018.
Ia menjelaskan, seluruh pihak yang hadir mendukung pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tersebut.”Menurut kami secara legal pergub tersebut lahir telah melalui mekanisme pembahasan yang jelas,” kata Dr. Munawar.
Dr. Munawar juga mengatakan, yang paling penting saat ini adalah menyosialisasikan pergub tersebut kepada seluruh elemen masyarakat Aceh.”Karena pelaksanaan cambuk di lapas secara teknis masih baru, maka perlu disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Sebelumnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam. Hal ini dikarenakan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.
“Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur,” kata Irwandi dalam konferensi pers yang dilaksanakan di ruang Potensi Daerah Aceh, Kamis (12/04/2018).
Selama ini kata Irwandi belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan cambuk, sehingga perlu dibuat aturan agar pelaksanaanya lebih tertib.
“Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk,” ujar Irwandi.
Dijelaskan juga bahwa Pergub tersebut mengakomodir seluruh turunan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mencakup sebanyak 12  ruang lingkup. Di antaranya tempat pembinaan, tata cara jaminan penangguhan penahanan dan pemanggilan, tata cara penyimpanan benda sitaan,  tata cara ganti rugi dan rehabilitasi, pelaksanaan uqubat cambuk dan uqubat denda. []
 
Reporter | Munawar HF
Facebook Comments

Komentar

News Feed