oleh

KIP Diminta Diskualifikasi Kandidat ‘Politik Perut’

Share Button
politik_uang
Politik uang. (ilustrasi) FOTO | METROSULAWESI.COM 

Aceh Singkil-Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diminta untuk menindak kandidat pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Aceh Singkil yang melakukan politik perut atau politik uang.

Hal itu ditegaskan Ketua Komunitas Peduli Pilkada Bersih (KP2B) Kabupaten Aceh Singkil, Rosdin. Ia mengharapkan pihak penyelenggaraan Pilkada untuk secara terus-menerus mensosialisasikan pentingnya menyadarkan masyarakat agar ‘tidak’ memilih kandidat yang berpolitik uang.

“Siapapun kandidatnya yang dapat dikatagorikan sebagai perusak demokrasi atau calon koruptor masa depan, kami berharap dalam Pilkada di Aceh Singkil untuk menjerat paslon berpolitik uang,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat Aceh Singkil untuk menjaga marwah agar menolak politik uang dari siapun kandidatnya, sehingga dapat mencoreng nama baik daerah tersebut dan dapat membuat masyarakat tercela apabila suatu saat pemimpin terpilih dari kandidat yang menggunakan politik uang.

Menurutnya, ulama dan umara serta tokoh-tokoh adat, pelaku seni, dan seluruh elemen masyarakat kabupaten Aceh Singkil tentu sepakat untuk mendapatkan atau memilih pemimpin dengan kreteria Siddiq (Jujur), Amanah (Dipercaya), Tabligh (Penyampaikan), Fatanah (Cerdas).

“Apalagi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 3 tahun 2014 yang intinya mengharamkan politik uang. Sebagai masyarakat tentu berharap penyelenggara akan netral, berintegritas dan profesional,” katanya lagi.

Masih kata dia, tak hanya bertindak sesuai aturan, penyelenggara Pilkada juga dituntut memenuhi etika untuk menjamin pilkada di provinsi Aceh dapat sukses dan tidak bergejolak. Itu sebabnya, ia meminta agar pihak penyelenggara Pilkada tersebut jangan diamkan paslon yang berpolitik uang.

“Diskualifikasi mereka agar lima tahu kedepan para paslon kapok untuk berpolitik uang, itu tidak lain karena kewenangan yang besar diberikan pemerintah kepada penyelenggara pilkada 2017 ini,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya meminta masyarakat Aceh Singkil agar melapor bila menemukan praktik politik uang kepada panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) kabupaten atau kecamatan, karena praktik (politik uang) merupakan sebuah pelanggaran sesuai peraturan PKPU nomor 12 tahun 2016, bagi pihak pemberi dan penerima bisa dipenjara minimal 36 bulan atau 3 tahun yang tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

“Kepada semua paslon kepala daerah di kabupaten Aceh Singkil, agar mematuhi segala keputusan pihak penyelenggara pilkada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan paslon patut di respektabel karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak bukan personal,” pintanya.

Ia juga menyerukan masyarakat Aceh Singkil, pada Rabu 15 Februari 2017 untuk tidak menjadi golongan putih (golput). “Ayo, kita semua bersemangat ketempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos sesuai dengan keyakinan dan hati nurani, jangan sesuai arahan kandidat berpolitik uang atau calon tertentu yang ingin berkuasa dengan cara-cara terselubung. Sekali lagi jangan golput karena biaya pilkada di 101 daerah sebesar 4,2 Triliun bersumber dari pajak kita sebagai masyarakat. pilihlah secara bebas dan rahasia,” ajaknya.

[Penulis | Kontributor Aceh Singkil]
[Editor   | Suandris]

Facebook Comments

Komentar

News Feed