oleh

LBH Banda Aceh: Tidak Dapat Dibenarkan Menurut Hukum

Banda Aceh-Sebanyak 25 warga Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, dikabarkan diperiksa aparat kepolisian resor Aceh Tamiang, sejak 2 hingga 6 Juli 2018, di Mapolres setempat.Kondisi ini imbas persoalan pertanahan yang terjadi antara warga dengan PT. Rapala.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Chandra Darusman S, S.H., M.H, kepada media ini dalam keteraangan pers, 6 Juli 2018, di Banda Aceh.

Ia menilai tindakan Kepolisian Resor Aceh Tamiang dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dan penetapan status tersangka terhadap 25 masyarakat tersebut atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

“Ini dikarenakan aturan hukum yang digunakan bukanlah aturan yang melegitimasi kewenangan penyidik Kepolisian.Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 murni kewenangan Menteri Agraria dalam menyelesaikan permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,” katanya.

Dijelaskan, warga tersebut diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan atau rumah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960.

“Pemeriksaan sebelumnya pada 5 dan 6 Juni 2018, warga diperiksa berstatus sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana yang sama. Dalam proses pemeriksaan, baik dalam status hukum sebagai saksi maupun tersangka-warga didampingi oleh tim kuasa hukum dari LBH Banda Aceh,” terangnya.

LBH Banda Aceh, katanya lagi menyayangkan tindakan kepolisian yang melakukan pemanggilan terhadap warga Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang sebagai saksi dan melakukan penetapan status tersangka kepada enam warga.

Hal ini didasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 1960 yang merupakan pengaturan mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mutlak dari Menteri Agraria dan tidak dibenarkan adanya campur tangan pihak lain, termasuk Kepolisian.

Terlebih lagi, masyarakat Desa Perkebunan Sungai Iyu telah melaporkan permasalahan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dan hingga kini proses penyelesaiannya masih berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, media ini belum memperoleh konfirmasi dengan pihak Kepolisian Resor Aceh Tamiang, terkait perihal sebagaimana disampaikan LBH Banda Aceh.[]

(Editor | M. Zairin)

Komentar

News Feed