oleh

Mantan Keuchik Gugat Bupati Nagan Raya Ke PTUN

Miswar
Kuasa Hukum dari YARA, Miswar, SH. FOTO | IST

Nagan Raya-Dua mantan Keuchik masing-masing Assa’at dari Gampong Paya Undan dan Muhammad Abbas dari Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dikabarkan telah mengambil langkah hukum menggugat Bupati Nagan Raya, T Zulkarnain ke PTUN Banda Aceh, Selasa, 24 Januari 2017.

Gugatan ke PTUN Banda Aceh, diterima langsung oleh Wakil Panitra Teuku Maimun, SH dengan nomor gugatan 02/G/2017/PTUN.BNA dan 03/G/2017/PTUN.BNA.

Ini dilakukan dua Keuchik itu setelah sebelumnya Bupati Nagan Raya, T. Zulkarnain, melakukan pemberhentian dua mantan kepala Gampong di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya beberapa waktu lalu.

Keuchik Assa’at diberhentikan lantaran diduga telah melaporkan Bupati Nagan Raya ke Polda Aceh terkait indikasi pemotongan dana desa sebesar Rp 10 Juta. Dua hari pasca pelaporan tersebut ke Polda Aceh, Assa’at langsung menerima surat pemberhentian dari Bupati.

Sedangkan, Keuchik Muhammad Abbas diberhentikan karena adanya dugaan temuan dari Inspektorat terkait dengan dana desa tahun 2016 lalu. Sementara, Muhammad Abbas mengakui tidak pernah menerima salinan temuan tersebut dari Inspektorat.”Saya tidak pernah menerima salinan temuan itu dari pihak terkait,” kata Abbas mengakuinya.

Kuasa Hukum dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Miswar, SH, menilai bupati Nagan Raya telah melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang, karena telah melakukan tindakan pemberhentian dua kepala desa tersebut. Ia mencontohkan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Itu sebabnya, kedua keuchik tersebut memberi kuasa hukum kepada YARA, guna dilakukan langkah hukum untuk menggugat bupati Nagan raya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Miswar menilai, pemberhentian kepala desa di Nagan Raya ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada 2017 ini. Karena, salah satu kandidat dari pesta demokrasi tersebut merupakan keluarga bupati aktif kabupaten itu.

“Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya terkait pemberhentian dua kepala desa ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta azas umum pelanggaran negara. Kami berkesimpulan bahwa surat keputusan tersebut cacat hukum dan dinyatakan tidak sah. Dan atas dasar tersebut gugatan ini dilakukan untuk mengembalikan marwah terhadap sudara Assa’at dan Muhammad Abbas,” pungkasnya.

Terkait gugatan yang dilayangkan dua Keuchik tersebut melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, hingga berita ini diturunkan media ini belum berhasil memperoleh tanggapan dari Bupati Nagan Raya.

[Penulis | Jamil]
[Editor | Rizal JP]

Komentar

News Feed