oleh

Masa Aktif Petahana Perlu Ditinjau Ulang

iskandar-usman-al-farlaky
Anggota DPRA/Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI. FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

* Aktif Kembali 3 Hari Jelang Pencoblosan
Banda Aceh-Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota akan menjalankan tugas mereka hingga 11 Februari 2017 nanti. Selanjutnya, jabatan akan kembali dipulangkan kepada calon petahana yang selama ini mengambil masa cuti.

Ini berarti para petahana akan kembali menduduki kursi kekuasaan sebelum hari pencoblosan, 15 Februari 2017. Hal inilah yang dikhawatirkan Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Menurutnya, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan para calon petahana untuk memuluskan kepentingan-kepentingan pribadi mereka sebelum hari pencoblosan. “Jadi ada 3 hari yang bisa dimanfaatkan oleh petahana. Bisa jadi untuk melakukan kegiatan pemerintahan bersifat terselubung,” ungkapnya.

Kegiatan terselubung dimaksud, misalnya dengan menggelar rapat koordinasi sebelum hari H. “Bisa saja calon petahana mengumpulkan orang-orang penting untuk itu,” tambah Iskandar.

Oleh karena itu, Iskandar yang juga Ketua Badan Legislasi DPRA ini meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meninjau ulang atau melihat kembali masa aktif calon kepala daerah petahana.

“Mendagri harus meninjau kembali regulasi ini, karena sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan petahana yang maju kembali. Mungkin sebagian tidak terlalu peduli hal ini, tapi bisa saja hal ini disalahgunakan nanti,” pinta dia.

Peninjauan itu bisa dilakukan dengan memperpanjang masa Plt kepala daerah. Maksimal menurut Iskandar, sampai dengan hari H pemilihan pada 15 Februari 2017. “Kita minta ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai ini dimanfaatkan. Pilkada serentak 2017 digelar di 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota,” demikian sebut Iskandar Usman.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada sepakat dengan kekhawatiran yang diutarakan Iskandar Usman Alfarlaky. Menurutnya, memang ada celah bagi calon petahana untuk memanfaatkan masa tenang tiga hari sebelum hari pencoblosan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendagri dapat juga membuat surat edaran, yang pada intinya meminta agar calon petahana tidak melakukan mobilisasi atau memberikan tekanan pada birokrasi dalam rangka pemenangan dirinya sebelum pencoblosan.

“Secara hukum, petahana tidak bisa dilarang untuk menjabat kembali. Karena UU hanya membatasi cuti petahana hanya ketika masa kampanye saja. Jadi, bisa saja Mendagri mengeluarkan surat edaran itu, meminta petahana tidak melakukan hal yang dikhawatirkan itu,” ujar Aryos.

Selain itu Aryos berharap, agar setiap upaya pemanfaatan masa tenang oleh petahana, masyarakat atau pejabat pemerintah agar tidak segan-segan melapor kepada Panwaslih. Setiap pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindak sesuai aturan perundangan-undangan.

“Untuk itu agar setiap elemen, terutama Panwaslih dan KIP agar benar-ebanr memperhatikan setiap upaya atau celah pemanfaatan birokrasi oleh petahana,” pungkas Aryos.

SUMBER | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Komentar

News Feed