oleh

Menilik Pilkada Aceh, KKR, Hingga Utang Luar Negeri

00
Utang Luar Negeri
ilustrasi-utang luar negeri. FOTO | SINDONEWS.COM

Oleh | Ihsan Rahmat Mulia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh secara serentak sudah diambang pintu. Momentum lima tahunan itu merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat.

Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) pasca peralihan sistem demokrasi dari pola lama dari demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata belum membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar.

Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, banyak korupsi dilakukan oleh kepala daerah diberbagai penjuru tanah air. Sehingga, apa yang di cita-citakan agar otonomi daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilkada, untuk berpartisipasi menggunakan hak suaranya guna memilih pemimpinnya. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada ini, menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Dengan turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak memilih calon yang hanya mementingkan individual atau kelompoknya saja. Sehingga melupakan janji-janji yang telah diucapkan sejak penyampaian visi-misi hingga masa kampanye agar pembangunan dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat.

Masyarakat juga jangan sampai menyia-nyiakan hak suaranya dan korban politik atau hanya untuk iming-iming sementara. Pilkada Serentak berangkat dari harapan, di antaranya, untuk menekan biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran yang selama ini dirasa sangat tidak masuk akal.

Penyelenggaraan Pilkada serentak bisa menghemat biaya karena biaya semestinya dikeluarkan dua kali untuk Pilkada Gubernur, bupati/walikota, sehingga anggarannya cukup sekali dengan ditanggung bersama pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Rakyat Aceh sangat menaruh harapan yang sangat besar melalui Pilkada Aceh Serentak ini di bumi berjuluk serambi mekkah ini yaitu melahirkan pemimpin yang sunguh-sunguh melayani masyarakat bukan melayani kepentingan elit-elit politiknya.

Terpenting harapan kita semua jangan sia-siakan amanah daripada dana otsus yang masih ada di Aceh, gunakan waktu utuk benar-benar memaksimalkan dana tersebut yang tidak akan bertahan lebih lama lagi diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Dana tersebut diperuntukan sesuai U No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 yang menyatakan bahwa dana otsus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Karena itu, perlu adanya rumus baku dalam rangka penggunaan dana otsus tersebut, agar tepat sasaran. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan dana otsus tidak boleh hanya diperuntukkan sebagai bantuan sosial (bansos) yang terkesab ‘akal-akalan’.

Untuk memastikan dana Otsus tepat sasaran, pemantau otsus bukan hanya saja dari tim pemantau yang telah dibentuk, akan tetapi harus dibuka seluas-luasnya, pemantauan dana otsus diawasi oleh semua kalangan termasuk masyarakat dan mahasiswa.

Perlunya dibentuk dewan pengawas yang melibatkan KPK, kepolisian, kejaksaan, kampus dan LSM untuk memastikan dana otsus tercapai pada titik Kesejahteraan rakyat Aceh. Selaku Komite Masiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) juga akan mengawasi itu walaupun jaraknya dari kejauhan diperantaun.

Oleh sebab itu sangat diharapkan melalui pilkada serentak ini dapat mewujudkan kepala daerah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berkwalitas. Pilkada serentak di Aceh didukung penyelenggara dan masyarakat yang berkwalitas.

Dilantiknya Komisioner KKR Aceh, amanat yang tertuang dalam perjanjian MoU Helsinki terkait perdamaian Aceh dapat dilaksanakan dengan baik, karena lembaga ini bersifat Independen. Ini sebabnya, KKR Aceh bertujuan untuk mengungkap kebenaran terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh selama masa konflik.

Bbaik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang pernah terjadi pada saat konflik. KKR Aceh harus memastikan bahwa korban-korban HAM di Aceh mendapatkan hak-hak mereka  kepada pemerintah. Dan pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Wacana pembangunan rumah sakit regional bertanda sebuah kemajuan bagi pemerintah dan masyarakat Aceh. Namun, sangat disayangkan apabila proses penganggarannya dari utang luar negeri.

Hal ini dikarenakan sangat merugikan Aceh kedepan dan akan menambah polimik di Aceh, belum lagi melihat skema pengembalian utang  Rp1,3 triliun itu berlaku selama 15 tahun dengan masa tenggang lima tahun. Besaran bunga 2,5 hingga 3,5 persen per tahun.

Aceh mulai membayar utang pokok dan bunga sejak tahun 2022 hingga 2036. Dana otonomi khusus (Otsus) Aceh akan habis pada 2027 mendatang, sedangkan saat ini Aceh masih mempunyai banyak utang.

Kita masih ada utang, dan apakah kita mau tambah hutang lagi. Apabila program utang luar negeri ini tetap dilakukan dikhawatirkan bakal terjadinya praktik ‘jahat’ melalui fee. Tentunya hal ini berpotensi merugikan Aceh.

Sebab itulah, Pemerintah Aceh didesak segera membatalkan pinjaman luar negeri tersebut. Begitu juga legeslatif di parlemen untuk tidak menyetujuinya.

*Penulis adalah Mahasiswa UIN Maliki Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah/Ketua Umum Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh ( IPPMA) Malang/Presidium Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara ( KMPAN).

Komentar

News Feed