oleh

Opini WTP Bukan Jaminan Tidak Adanya Penyimpangan

Banda Aceh-Lima Kabupaten/Kota di provinsi Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Kelima daerah tersebut meliputi Kota Banda Aceh, Langsa, Bireuen, Aceh Jaya, dan Bener Meriah.

Untuk Kota Banda Aceh, opini WTP diraih yang ke-10 dan secara berturut-turut.Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2017 tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Aceh Isman Rudy kepada Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh T Hendra Budiansyah, Rabu, 23 Mei 2018, di aula gedung BPK RI Perwakilan Aceh.

Kepala BPK Aceh Isman Rudy mengatakan opini yang diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, dan bukan jaminan tidak adanya fraud atau penyimpangan.

“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK ini,” katanya seraya menjelaskan tujuan pemeriksaan oleh BPK untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dan berdasarkan pemeriksaan pihaknya atas laporan keuangan tahun anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan Opini WTP kepada lima pemerintah daerah yakni Banda Aceh, Langsa, Bireuen, Aceh Jaya, dan Bener Meriah.

“Dengan demikian, kelima pemerintah daerah ini juga telah berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya. Semoga prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah,” harapnya.

Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin mewakili kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut menyadari masih terdapat banyak perbaikan yang harus dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
“Semoga pada tahun-tahun berikutnya, pengelolaan keuangan daerah kami akan lebih baik lagi, sehingga kewajaran atas penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terus dipertahankan,” katanya.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed