full screen background image

Pak Soedarmo, Perpanjanglah Kontrak Kami…

Share Button
aksi-guru

Ratusan guru kontrak saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jum’at, 30 Desember 2016. FOTO | T. IRAWAN

Banda Aceh-Ratusan guru kontrak jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh daerah di Aceh, Jum’at, 30 Desember 2016, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh. Mereka menuntut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 agar tidak diberlakukan.

Dalam aksi tersebut, guru kontrak yang tergabung dalam Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh itu membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan ‘Kami mohon kepada bapak Soedarmo sebagai Plt gubernur aceh agar memperpanjang kontrak kami, karna 12 tahun bukan waktu yang singkat’.

“Kami melakukan aksi ini untuk menuntut UU Nomor 23 tahun 2014 agar tidak diberlakukan. Karena, dengan diberlakukannya UU itu, maka guru kontrak TK, SD dan SMP di Aceh akan kehilangan pekerjaannya,” ungkap Koordinator Aksi, Husniati Bantasyam dalam orasinya.

Husniati mengatakan, tujuan penerapan UU Nomor 23 tahun 2014 itu untuk memisahkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar TK, SD dan SMP diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, sementara SMK dan SMA dikelola oleh pemerintah provinsi.

“Artinya Dinas Pendidikan Aceh tidak boleh lagi membiayai dan mengurusi keperluan para guru pendidikan tingkat dasar yakni TK, SD dan SMP di Kabupaten/kota,” kata Husniati dalam orasinya itu.

Menurutnya, apabila UU tersebut diberlakukan di Aceh, maka dapat menyengsarakan guru kontrak tingkat dasar di daerah, karena Dinas Pendidikan provinsi hanya diberikan wewenang untuk mengurusi dan membiayai pendidikan tingkat SMA dan SMK semata. “Kami hanya guru kontrak yang menjadi korban UU.

“Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah untuk bertanggungjawab atas kebijakan yang dituangkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang menyebabkan hilangnya pekerjaan para guru kontrak tingkat dasar itu yang sudah bekerja selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2005,” tukasnya.

Bahkan, ratusan guru kontrak itu mendesak pemerintah Aceh untuk bertindak secara adil dan mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut, membatalkan, merevisi atau meninjau kembali pasal-pasal dan undang-undang tersebut.

Selain itu, kami juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera mencari solusi terhadap larangan pengalokasian dana pada dinas pendidikan aceh untuk pembayaran gaji.
“Seharusnya pemerintah Aceh tidak semena-mena menerima seluruh peraturan pemerintah karena Aceh merupakan daerah yang khusus yang memiliki UUPA, dan Aceh memiliki wewenang mengurus sejumlah sektor termasuk pendidikan,”sebutnya.

Penulis | T. Irawan

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM


Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.