full screen background image

Pejabat Aceh Diminta Laporkan Kekayaan

Share Button
Zaini dan Wakil Ketua KPK

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif (kiri) dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Tarmizi A Karim (kanan) memberikan keterangan pers pada acara rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi di Aceh, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (3/8). FOTO | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

* KPK Berencana Buka Kantor di Daerah

Banda Aceh-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, meminta seluruh kepala daerah yang ada di Aceh beserta pejabat lainnya agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Hingga saat ini dia sebutkan, masih sangat sedikit pejabat di Aceh yang melaporkan kekayaan.

Pernyataan itu disampaikan Laode, Rabu (3/8), usai penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi bersama kepala daerah se-Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Laode mengatakan, dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Aceh, diketahui bahwa masih ada kepala daerah yang hingga saat ini belum mendapatkan form LHKPN.

“Jadi kedepan KPK akan membantu kepala daerah dengan memberikan bimbingan teknis dalam mengisi form LHKPN itu,” ujar Laode.

KPK menargetkan, hingga akhir Agustus nanti, semua pejabat daerah diminta harus sudah menyerahkan LHKPN. Sebab, jika pejabat yang tidak memiliki banyak harta kekayaaan, hanya butuh waktu satu hari untuk mengisi form itu. “Kecuali memang sangat banyak harta kekayaannya, butuh akuntan publik, maka perhitungannya akan lama,” imbuhnya.

Laode mengatakan, dalam kinerjanya, KPK memang memberikan perhatian khusus untuk Aceh. Sebab dalam masalah pengelolaan keuangan, Aceh berbeda dengan provinsi lain, karena memiliki dana alokasi khusus. Sama halnya seperti Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ia juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan KPK datang ke Aceh adalah untuk meminta keterbukaan Gubernur Aceh beserta jajarannya agar mau menerima KPK dalam program-program yang akan dilakukan ke depan.

Salah satu program KPK, yaitu sedang direncanakan pembukaan Kantor Cabang KPK di daerah. Alasan pembukaan cabang itu agar dekat dengan daerah, sehingga apabila ada pemerintah daerah yang meminta bantuan dalam hal LHKPN, gratifikasi, dan penganggaran, maka KPK akan segera merespons.

Seusai Rapat Koordinasi dengan KPK kemarin, Gubernur, Ketua DPRA, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRK se-Aceh menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintahan se-Aceh.
Penandatanganan itu disaksikan oleh Pimpinan KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kapolda dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.

Komitmen itu berisi sembilan poin program pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu melaksanakan proses perencanaan dan menganggarkan yang mengakomodir kepentingan publik dan bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menyampaikan, pencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas yang harus ditangani di Aceh. Karena itu berbagai upaya perlu dilakukan sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh terlaksana dengan baik, termasuk menggandeng KPK.

Gubernur menyebutkan pogram pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK pada hakekatnya untuk membantu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan sejak dini terjadinya penyimpangan.

Sumber | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM