full screen background image

Pembangunan Infrastruktur di Aceh Belum Gunakan Skema Ini

Share Button
internalisasi-pembiyaan-infrastruktur

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada rapat internaslisasi skema pembiayaan infrastruktur dan penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang dipusatkan di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh, Senin, 25 September 2017. FOTO | IST

Banda Aceh-Pembangunan infrastruktur di Aceh, kabarnya belum menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.Padahal, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bahkan, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyayangkan belum adanya pembangunan infrastruktur di Aceh yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Padahal, aturan terkait ini telah ada sejak tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Hal ini diakui Wagub Aceh, Nova Iriansyah, kepada awak media usai membuka rapat internaslisasi skema pembiayaan infrastruktur dan penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang dipusatkan di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh, Senin, 25 September 2017.

“KPBU adalah sebuah inovasi konsep public private partnership artinya pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Nah, sudah hampir tiga tahun berjalan pasca diundangkan, kita belum menggunakan peluang regulasi ini untuk mendukung percepatan pembangunan infrstruktur kita,” ujar Nova.

“Kita harus bersaing dalam menggunakan skema pembiayaan ini, karena sangat tergantung dari seberapa kuat dan seberapa cepat kita mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, agar pembiayaan infrastruktur di Aceh bisa ada akselerasi percepatan,” lanjut Wagub.

Nova berharap para Kepala Daerah di Aceh, baik bupati/wali kota maupun Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang inovasi pembiayaan ini.

“Daerah lain sudah memanfaatkannya. Kalau kita lamban dalam penyiapan dokumen pembangunan, misalnya DED dan lain-lain, maka provinsi lain akan lebih dulu memanfaatkan pembiayaan ini karena pembiayaannya pasti terbatas di Kementerian Keuangan,” imbuh Nova.

Ia menghimbau kepada seluruh bupati dan wali kota dan para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. “Belum banyak pemerintah Kabupaten/Kota dan pejabat fungsional di Pemerintah Aceh yang memahami reguasi ini. Karena itu, saya berharap kegiatan ini akan menumbuhkan paradigma baru bagi kita semua,” tukasnya.

“Kita harus cepat, makanya acara ini harus benar-benar diresapi oleh para bupati/wali kota, saya berharap, mudah-mudahan paling telat tahun 2018 Aceh sudah memiliki program yang penggunakan skema ini,” sambung Nova.

Turut hadir dalam kesempatan itu kepala biro admnistrasi pembangunan setda Aceh. para pemateri dari pusat, diantaranya perwakilan dari kementerian keuangan LKPP maupun Bappenas.[]Redaksi

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.