oleh

Pemerintah Aceh Bakal Evaluasi Tenaga Kontrak

Banda Aceh-Pemerintah Aceh memastikan untuk melakukan evaluasi tenaga kontrak yang saat ini bertugas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada apel pagi bersama pada hari pertama dimulainya aktifitas perkantoran pasca libur Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis 21 Juni 2018.

Apel tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan diikuti Sekda Aceh, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro dan Kepala SKPA, serta seluruh Alaratur Sipil Negara di lingkup Setda Aceh.

Wagub mengatakan Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyediaan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian di bidang tugas masing-masing agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.

Karena itu, kata Wagub Nova, masing-masing atasan diwajibkan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada setiap staf yang berada di bawahnya.

“Untuk tenaga kontrak, direncanakan akan dilakukan evaluasi. Karena itu diharapkan SKPA agar segera menyusun daftar kebutuhan tenaga kontrak,” ujar Wagub.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya meminta Kepala Badan Kegawaian Aceh (BKA) agar dapat melaksanakan, mengkoordinir dan melaporkan hasil kepada pihaknya.

Menurutnya, permasalahan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara, saat ini Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk penerapan manajemen kinerja, menurut Wagub dibutuhkan dua dokumen penting, yaitu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

“SKPA harus sudah menyelesaikan dua dokumen ini dalam tahun 2018 ini.Kami minta keseriusan para Kepala SKPA menyelesaian dokumen ini, karena dari kedua dokumen tersebut akan menentukan target kinerja masing-masing ASN, sebagai dasar pertimbangan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS,” ujar Nova.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menyampaikan empat hal yang diminta menjadi perhatian bersama, yaitu terkait perencanaan program dan kegiatan, pemberantasan korupsi, kinerja dan disiplin, serta kapasitas sumberdaya aparatur.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed