oleh

Pemkab Abdya Kembalikan Jabatan Syarkani Sebagai Keuchik

hakim-ketuk-palu

Banda Aceh-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh memutuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dibawah pimpinan Bupati Jufri Hasanuddin untuk mengembalikan jabatan Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya, kepada Syarkani, (37).

Keputusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan putusan di PTUN Banda Aceh, Jum’at, 17 Februari 2017, di Banda Aceh. Sidang itu dimulai pukul 14.00 WIB, dipimpin Miftah Saad Caniago, SH sebagai hakim ketua dan dua hakim anggota Rahmat Torbani, SH dan A. Taufiq Kurniawan, SH, MH.

“Sebelumnya, kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya Erisman, SH, Miswar, SH dan Askhalani, SHi selaku kuasa hukum Syarkani (penggugat) menggugat Pemerintah Daerah Abdya (tergugat) ke PTUN Banda Aceh,” Miswar, SH, salah seorang kuasa hukum Syarkani, Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya.

“Karena kami menilai keputusan Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin dalam memberhentikan Syarkani dari jabatannya sebagai Keuchik Kuta Bak Drien dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Terkait dengan keputusan ini, pihaknya menilai bahwa sudah terbukti di pengadilan pemberhentian Syarkani tidak sesuai prosedural dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan tadi dalam persidangan, lanjut dia, Majelis Hakim Ketua, Miftah Saad Caniago, SH membaca putusan dan mengambulkan semua gugatan pihaknya sebagai penggugat untuk keseluruhannya.

“Diantara lain, menolak jawaban tergugat untuk sebenuhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan bupati Aceh Barat Daya nomor 486 tahun 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat keuchik gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016-2017, pada tanggal 28 September 2016 atas nama Syarkani,” katanya menyebutkan.

Masih kata dia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh juga mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan bupati Aceh Barat Daya Nomor 486 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat keuchik Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016-2017, pada tanggal 28 September 2016 lalu atas nama Syarkani.

Selain itu, juga mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan kedudukan penggugat sebagai keuchik Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

“Proses persidangan ini kami lalui kurang lebih menelan waktu empat bulan, dimulai sejak pendaftaran gugatan hingga putusan. Kami mengharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Abdya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam mengambil suatu kebijakan,” terangnya mengingatkan.

Ia menambahkan, Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah umum selaku kepala daerah merupakan usaha yang memerlukan kerja sama meliputi berbagai bidang yang jalin-menjalin baik itu urusan pemerintahan umum maupun pembangunan dengan berpedoman asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

“Dalam persidangan, pihak tergugat dihadiri oleh kuasa hukum Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya, Drs. H.M Hanafiah AK, SH. MM,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, media ini belum mendapat konfirmasi lebih lanjut dengan Pemkab Abdya terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

[Penulis | Rizal JP]
[Editor   | Suandris]

Facebook Comments

Komentar

News Feed