full screen background image

Pengurus PGRI Aceh Rekomendasi Rakor di Takengon

Share Button
ramli-rasyid

Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid. FOTO | MEDANBISNIS.COM

Banda Aceh-Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh, merekomendasi rapat koordinasi atau konfrensi kerja II tahun 2016 dilaksanakan di Kota Takengon, Aceh Tengah. Hal itu disampaikan Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid, Senin, 14 November 2016, di Banda Aceh.

Rekomendasi tertulis tersebut mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang selama ini dinilai belum terealisasikan.

Adapun rekomendasi rakor kerja tersebut, adalah pengangkatan K-2 dalam memenuhi kebutuhan guru secara bertahap dan penghentian program SM3T. Kemudian, mendesak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan regulasi untuk menetapkan tunjangan guru non pns setara UMR daerah bagi guru yang mengajar full time (penuh).

Serta mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang guru non pns yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, karena batas usia 60 tahun, maka untuk mereka diberikan tunjangan setara golongan.

Selain itu, pengurus PGRI Aceh juga mendesak pemerintah untuk penyatuan tunjangan profesi sertifikat guru dalam daftar gaji serta mendesak pemerintah untuk melaksanakan UKG paling cepat lima tahun sekali, dengan tujuan untuk pemetaan kompentensi guru dan menyelengarakan ujian nasional (UN) paling cepat tiga tahun sekali sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan.

Pengurus PGRI Aceh juga mendesak pemerintah dalam hal pelaksanaan pendistribusian guru agar benar-benar berpegang teguh pada kebutuhan bukan karena politis. Kepada Pemerintah Aceh khususnya, pengurus PGRI Aceh juga meminta agar segera menyerahkan pendidikan dasar (SD/SMP) disesuaikan undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Serta melakukan penyusunan kurikulum sesuai muatan lokal masing-masing baik yang ditetapkan provinsi maupun kabupaten dan kota. Lebih lanjut pengurus PGRI Aceh, juga meminta pemerintah Aceh, untuk mengeluarkan edaran tentang pemakaian seragam PGRI satu hari dalam seminggu dan melaksanakan sistem pelatihan guru secara merata, tersistem dan terstruktur berbasis data.

Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, agar pengangkatan kepala sekolah /madrasah dan pengawas sesuai dengan qanun no.9/2016 atas perubahan Qanun Aceh No.11/2014, serta pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh mengeluarkan UU atau Qanun perlindungan guru.

Selanjutnya pengurus PGRI Aceh itu juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyediakan dana konsumsi terhadap guru sekolah /madrasah yang melaksanakan program fullday school(FDS) dan mengeluarkan regulasi tentang pungutan sah pada satuan pendidikan.

Kepada pemerintah pusat dan daerah didesak untuk mengangkat tenaga tata usaha pada sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah, dan yang terakhir mendesak pemerintah Aceh agar majelis pendidikan daerah (MPD) melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi yang berlandas Qanun Aceh.

Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid, mengatakan tujuan rekomendasi tersebut tindak lain untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pengajar dan ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

“Kita berharap pemerintah faham azas. Artinya menyangkut dengan formulasi pendidikan pemerintah baik pusat maupun daerah disemua jenjang harus memiliki data base, yang tujuannya untuk mempermudah pemerintah melakukan perencanaan pendidikan,” jelasnya.

Kata dia, perencanaan pembangunan pendidikan selama ini banyak yang copypaste. “Dan itu fakta dilapangan,” katanya.

Menurutnya, usia kemerdekaan Indonesia sudah capai 71 tahun, tapi nyatanya masih ada sekolah-sekolah dan anak-anak yang masih tereliminir dan belum tersentuh dengan pendidikan yang layak dan profesional.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah disemua tingkatan jenjang untuk lebih peduli terhadap pendidikan, tutupnya.

Penulis | Ali Akbar/Hendra

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.