oleh

[POLIMIK ASET SMKN 5] Komisi V DPRA Panggil Pejabat Pemko dan Disdik Aceh

Banda Aceh-Polimik aset Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Banda Aceh, membuat Komisi V DPR Aceh memanggil pejabat Pemko setempat dan pihak Dinas Pendidikan Aceh.Kamis, 4 Januari 2018, digelar rapat guna menuntaskan persoalan tersebut.

Bahkan, buntut polimik tersebut membuat siswa SMKN 5 Banda Aceh dan dewan guru belum lama ini menggelar aksi meminta Dispora Kota Banda Aceh yang berkantor di lokasi sekolah tersebut untuk dapat dipindahkan. Menurut pelajar disana, kehadiran Dispora di lokasi sekolah tersebut membuat proses belajar mengajar terganggu karena kurang nyaman.

Rapat yang berlangsung di ruang Banmus DPR Aceh dipimpin Ketua Komisi V, Mohd Al-Fatah.Turut hadir dalam kesempatan itu anggota Komisi V DPR Aceh, Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin, Kadisdik Aceh, Laisani, Kadisdikbud Banda Aceh, Syaridin, Kepala BPKK Banda Aceh, Purnama Karya dan Plt Sekretaris Dispora Kota Banda Aceh, Jauhari dan Kepala SMKN 5 M Banda Aceh, Husen serta para guru di sekolah tersebut.

Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin mengatakan rapat tersebut bukan untuk menentukan siapa yang memiliki dan berhak mengelola aset SMKN 5 beserta seluruh fasilitasnya.Karena, menurut Wakil Walikota persoalan aset tidak begitu penting dibanding proses belajar mengajar yang ada di lembaga pendidikan tersebut.

“Proses belajar mengajar di SMKN 5 tersebut jauh lebih penting dan tidak boleh terganggu, intinya belajar mengajar harus terus berjalan sebagaimana mestinya atau sebelum adanya polimik itu terjadi,” pungkas Zainal.

Terkait persoalan yang dirasakan terganggunya kenyamanan proses belajar mengajar di SMKN 5 Banda Aceh yang dipimpin M Husen, Wakil Walikota mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin mencari solusi.

“Ini bersama saya ada Kepala BPKK, nanti tolong turun untuk memastikan lokasi dan cari solusi lain,” pintanya.

Menurutnya, jika kedua belah pihak (Provinsi dan Pemko) terus memperdebatkan persoalan aset maka akan butuh waktu lama dan butuh kajian-kajian yang lebih mendalam, mengingat persoalan kewenangan pengelolaan SMK dan SMA memiliki sejarah panjang seiring sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat dengan peraturan perundang-undangannya.

“Saya pikir butuh waktu lama kalau kita bahas aset. Yang paling penting saat ini adalah anak-anak kita bisa fokus belajar dan tidak terganggu dengan polemik aset ini,” tegas Zainal Arifin.[]Redaksi

Komentar

News Feed