full screen background image

R-APBA 2016 Disetujui Rp.12,8 Triliun

Share Button
Foto | ACEHPORTAL.COM

Foto | ACEHPORTAL.COM

Banda Aceh-Setelah melewati proses persidangan yang serba cepat dan singkat, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016 senilai Rp 12,8 triliun.

Rancangan APBA 2016 itu disepakati dalam sidang paripurna, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2016, di ruang serbagunan Gedung DPR setempat, Sabtu (30/1/2016) malam. Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin.

Sidang penyampaian pendapat akhir fraksi itu dihadiri Wakil Gubernur Muzakir Manaf, dan Sekda Aceh Darmawan. Adapun Rancangan APBA 2016 yang disetujui dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 12.551.166.501.800, belanja Rp 12.874.631.946.619, sehingga terjadi defisit Rp 323.465.894.819.

Selanjutnya, pembiyaan Aceh yang terdiri dari penerimaan sebanyak sebesar Rp.328.465.894.819, pengeluaran Rp 500.000.000.000, pembiyaan netto Rp.323.465.894.819, dan sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.

Ketua DPR Aceh, Tgk Muharruddin menjelaskan, dokumen Rancangan APBA tahun anggaran 2016 akan diantarkan ke Kementerian Dalam Negeri pada Senin (1/2).

“Setelah Rancangan APBA 2016 ini selesai dikoreksi oleh Mendagri baru dikembalikan. Paling lambat sekitar 15 hari di koreksi oleh Mendagri,” katanya.

Setelah penyesuaian dan hasil evaluasi oleh Mendagri, katanya, nantinya Rancangan APBA 2016 akan ditetapkan menjadi Qanun Aceh dalam rapat paripurna.

Bendahara fraksi Gerindra-PKS DPRA, Kartini Ibrahim dalam penyampaian pendapat akhir fraksi menyatakan, keterlambatan dalam penentuan pemenang (pengumuman) hasil tender proyek-proyek pembangunan pada setiap SKPA selalu berakibat buruk ke banyak sektor, termasuk perekonomian masyarakat.

“Hal itu dikarenakan perputaran uang di Aceh sangat tergantung dari kucuran dana APBA. Jadi kalau pelaksanaannya terlambat maka daya beli masyarakat jadi lemah, dan ini akan berdampak sekaligus menimbulkan kerawanan sosial dan tindakan criminal,” ungkapnya.

Menurut dia, keterlambatan proses tender sudah kerap terjadi selama ini di instansi SKPA, meskipun pengesahan anggaran dilakukan lebih cepat.

Selain itu, tambah Kartini, keterlambatan tender juga disinyalir membuka peluang terjadinya korupsi dan mempengaruhi daya serap anggaran. Sehingga akan berdampak pada kualitas proyek yang di kerjakan. “Ini jelas prilaku yang tidak baik yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Menurutnya, harus ada formula yang tepat dan cepat dalam mengatasinya sehingga roda pembangunan dan perputaran ekonomi dalam masyarakat tidak terganggu.

Selain itu juga program kegiatan yang penentuan pelaksanaannya tidak melalui proses tender, cukup hanya dengan mekanisme penunjukkan langsung (PL). Bahkan, program seperti ini juga dilaksanakan di akhir tahun anggaran yaitu sekitar bulan November dan Desember.

Padahal, ungkap Kartini, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran namun tetap tidak dilaksanakan dan hal ini terus terjadi disetiap tahun anggaran, maka kami mohon keseriusan Saudara Gubernur terhadap persoalan ini.

Reporter | T. Irawan

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM