full screen background image

Relawan Jokowi Ini Minta Dirut PLN Sofyan Basir Dicopot

Share Button
Kuasa Hukum GeRAM

Harli Muin (Satu dari kiri-berdasi). FOTO | Ist

Jakarta-Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu relawan pendukung Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014 lalu, meminta Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk mencopot dengan segera Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.Permintaan ini lantaran dinilai kemampuan dan perkataannya dinilainya tidak sejalan dengan kinerja dan watak pejabat negara.

Hal ini disampaikan Kepala Devisi Advokasi Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Harli Muin, melalui siaran pers yang diterima media ini, Minggu, 18 Juni 2017. Sofyan Basir, merespon atas kenaikan tarif listrik, pada Jum’at (16/6/2017) ia menyatakan bahwa jika tarif listrik dalam tiap bulannnya mau turun, dirinya menyarankan agar mencabut meteran PLN yang terpasang di rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan Sofyan Basir, pada buka puasa bersama dengan para jurnalis di restoran, di kawasan bilangan Jakarta Selatan.

Sebaliknya, Harli Muin, menyatakan pernyataan Direktur Utama PLN itu, sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemimpin. Ingat, kata Harli, Direktur PLN itu setara dengan pajabat negara. Apa lagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat.

“Karena PLN menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan public, direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuatan berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat,” tulis Harli Muin.

Sehubungan dengan itu, Harli Muin, meminta tanggungjawab Menteri BUMN menertibkan institusi dibawahnya, termasuk menghukum Direktur PLN dengan cara mencopot.Sebab, apa yang disampaikan Direktur Utama PLN itu, merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tariff listrik naik yang dirasakan konsumen/masyarakat semakin memberatkan.

“Padahal naiknya tarik listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat. Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita,” katanya.

Itu sebabnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih direktur PLN harus didasarkan pada profesionalime seoarang, bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya. Bukankah jabatan menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh.

Terkait permintaan dan pernyataan tersebut, media ini belum memperoleh konfirmasi dari Sofyan Basir maupun pihak Kementerian BUMN.[]

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.