full screen background image

Revisi UU Pilkada, Kampanye Dilarang Pakai Fasilitas Negara

Share Button
Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. Foto | Fahmi Ali/Tempo.co

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. Foto | Fahmi Ali/Tempo.co

Jakarta Organisasi masyarakat, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) mengusulkan sembilan poin perubahan revisi Undang-undang tentang Pilkada. “Kami minta pejabat publik mundur agar tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye,” kata Koordinator JPRR Masykurudin Hafidz secara tertulis pada Rabu, 20 April 2016.

Tujuannya agar pejabat publik tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Semua pejabat publik yang mencalonkan diri mulai dari tingkat kepala daerah, DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri, PNS, BUMN, dan BUMD diminta mundur saat KPUD telah menetapkan pasangan calon peserta pemilukada.

Hafidz juga meminta agar Undang-undang Pilkada menurunkan persentase minimal syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dia meminta batas minimal persentase dukungan dari partai politik minimal 10-15 persen saja. Sedangkan dari calon independen hanya 6,5-10 persen saja dari jumlah pemilih.

Poin ketiga, Hafidz meminta agar pasangan calon sedang berstatus bebas murni atau tidak dalam tersangkut perkara pidana. Dia juga menyarankan undang-undang mengatur tentang permainan mahar politik yang terjadi di partai politik. “Jika terbukti, pasangan calon harus disanksi,” kata dia.

JPPR menyarankan agar ada klasul tambahan berupa larangan dan sanksi bagi pelaku politik uang. Kata dia, desain penegakan hukum Pilkada juga harus beriringan dengan tahapan dan terdapat kepastian waktu putusan. “Misalnya upaya hukum pertama ke PTUN dan bisa kasasi ke MA atau upaya hukum ke Bawaslu dan keberatan ke MA.”

Dia juga mensyaratkan agar anggaran Pilkada serentak dibebakan ke APBN, mulai 2018 mendatang. KPUD juga diminta mengganti iklan sosialisasi menjadi debat publik pasangan calon.

“Bagi partai politik yang sedang bersengketa dilarang mengikuti pencalonan Pilkada hingga mempunyai keputusan hukum tetap.” Dia mengusulkan agar tidak ada lagi pendaftaran pasangan calon dari dua kepengurusan berbeda.

Sebelumnya, usulan revisi undang-undang Pilkada ini dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia mengatakan ‎draf usul revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah siap. Rencananya, pembahasan tentang revisi beleid itu akan diprioritaskan tahun ini.

SUMBER | TEMPO.CO

Facebook Comments