full screen background image

Sekda Aceh Sebut Banyak Masyarakat Keluhkan Klaim Biaya BPJS Kesehatan

Share Button
BPJS

Kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis, 3 November 2016, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. FOTO | Ist

Banda Aceh-Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, menyebutkan sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama dalam hal klaim biaya kesehatan. Demikian antaralain disampaikan Sekda Dermawan, saat menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis, 3 November 2016, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangat Aceh terkait.

“Banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan klaim biaya kesehatan di BPJS Kesehatan. Padahal, Pemerintah Aceh telah mengasuransikan seluruh masyarakat Aceh dengan membayar premi-premi sebesar Rp.540 miliar kepada BPJS Kesehatan,” ungkap Sekda di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI.

Sebagaimana diketahui, ruang lingkup Komisi IX DPR RI adalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komisi IX bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika tidak segera dibenahi, maka ini akan menjadi masalah bagi BPJS Kesehatan, karena sebelum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, masyarakat Aceh hanya perlu menunjukkan Kartu tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun setelah bergabung dengan BPJS justru menjadi lebih rumit administrasinya,” sambung Sekda.

Hal serupa disampaikan Bupati Aceh Selatan, H T Sama Indra, ia juga menghimbau agar BPJS Kesehatan dapat merubah paradigma dan meninggalkan cara-cara kerja di masa Askes. “BPJS Kesehatan harus meninggalkan sistem asuransinya dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan harus menyadari bahwa mereka adalah badan hukum publik, bukan lagi PT Askes, yang berorientasi pada keuntungan,” ujar Sama Indra.

Sama Indra menambahkan, Rumah Sakit Umum di Aceh Selatan, yaitu RS Yuliddin Away, sering kelebihan kapasitas. Untuk itu Sama Indra berharap agar Komisis IX dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan.

“Rumah Sakit Umum Yuliddin Away melayani masyarakat di empat kabupaten/kota, yaitu Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, Simeulue dan Aceh Barat Daya. Rumah sakit ini haya memiliki 230 bed dan sering kelebihan kapasitas,” kata Sama Indra.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Aceh Selatan telah menaikkan status sejumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap. “Dari total 24 Puskesmas di Aceh Selatan, 17 diantaranya sudah ditingkatkan jadi puskesmas rawat inap,” ungkap Sama Indra.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, Amren Rahim berharap agar BPJS dapat mempermudah proses administrasi bagi para pasien jiwa yang selama ini dirawat di RSJ, mengigat sebahagian besar pasien merupakan pasien jiwa yang terlantar dan hidup menggelandang.

“Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh memiliki program bebas pasung. Selain itu, RSJ juga merawat sejumlah sejumlah orang yang mengalami gangguan iwa dan menggelandang untuk di rawat di RSJ. Nah mereka inikan tidak memiliki KTP maupun data kependudukan lainnya. Untuk tu kami meminta kemudahan administrasi dari BPJS,” ujar Amren.

Amren menambahkan, prevalensi penyandang gangguan jiwa di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yaitu, 2,7, sedangkan rata-rata nasional adalah 1,7. Selain itu, angka relaps juga masih tinggi. “Kasus yang sering terjadi adalah saat pasien sudah sembuh dibawa pulang oleh keluarga. Nah ketika obat para pasien sudah habis biasanya saat itulah terjadi relaps,” tambah Amren.

Menanggapi sejumlah masukan dan kritik dari SKPA dan pejabat yang hadir, Direktur pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady menjelaskan, BPJS Kesehatan berterima kasih atas masukan tersebut dan akan berusha untuk terus memperbaiki pelayanan lembaga tersebut.

“Terima Kasih atas masukannya, ini akan menjadi sarana bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Untuk diketahui bersama, tahun lalu klaim rasio masyarakat Aceh pada BPJS Kesehatan mencapai 208 persen. Sedangkan tahun ini sudah mencapai 180 persen klaim rasio Aceh. Memang jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Aceh,” kata Maya Amiarny Rusady.

Reporter | Rizal JP/Rls

Facebook Comments



Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.