full screen background image

[Soal Ganti Rugi] YARA Gugat Pemkab Abdya ke PN Tapaktuan

Share Button
Miswar

Kuasa Hukum penggugat dan juga selaku pengurus YARA perwakilan Abdya, Miswar, SH. FOTO | ACEHTERKINI.COM 

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya menggugat pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya ke pengadilan Negeri Tapaktuan. Gugatan dengan No Perkara REG. NO.6/PDT.G/2016/PN.Ttn dan beberapa instansi pemerintah abdya lain, kechik desa kede siblah, bupati Aceh Barat Daya Cq dinas keperjaan umum, tim pembebasan tanah akses jalan pasar moderen dan camat Blangpidie, lantaran beberapa instansi ini diduga salah melakukan gantirugi tanah masyarakat di akses tanah pasar modern tersebut.

Muazin selaku Ahli waris dari Rismaja yang memberi kuasa kepada YARA Perwakilan Aceh Barat Daya pada tanggal 20 Juni 2016, bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut berasal dari peninggalan almarhum orang tuanya bernama Rismaja atas pemberian secara hibah oleh orang tuanya Hajjah Putro, berdasarkan Akta Hibah No. 24/BLP/II/PPAT/1999 tertanggal 25 Februari 1999 dibuat di depan PPAT Camat Blangpidie.

Sekitar bulan Februari 2016, Ahli waris terkejut, karena diatas tanah objek perkara bahagian timur tanpa seizinnya sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut telah dilakukan pembebasan tanah oleh Pemerintah Abdya untuk pembangunan jalan menuju akses pasar moderen dan setelah Penggugat telusuri ternyata tanah tersebut telah mengganti rugi tanah milik Muazin selaku ahli waris seluas ± 147 M² kepada salah seorang ahli waris Aminuddin Abdullah/ Ainuddin yang bernama Firdaus dengan Alas hak Surat Keterangan Jual Sah tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh kechik kede siblah,

YARA Selaku kuasa hukumnya penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapak Tuan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu agar sebelum diberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkan pemerintah Abdya untuk menangguhkan pembangunan pasar moderen sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena pihak tergugat kami menduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas pemerinatah umum yang baik sudah melakukan penindasan hak masyarakat.

“Dengan sudah terdaftar perkara YARA menduga pemerintah Abdya sudah melakukan kelalaian dalam melakukan pembebsan lahan pasar modern. Kami menduga pembangunan pasar modern baik dalam pengadaan tanah pembentukan tempat dan lokasi sarat kami menduga dilakukan dengan semena-mena oleh pemerintah Abdya,” ujar Kuasa Hukum penggugat dan juga selaku pengurus YARA perwakilan Abdya, Miswar, SH.

Hingga berita ini disiarkan, PENAPOST.COM, belum mendapat informasi dari Pemkab Abdya atas gugatan sebagaimana dilancarkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya.

Reporter | Adi Doles

Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM