oleh

Surat Edaran Terbit, THR non-PNS Masih Tenggelam

BELUM adanya kejelasan terkait upah ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disesalkan para tenaga ahli non-PNS.

Pasalnya, Surat Edaran pembayaran THR telah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah sejak tanggal 31 Mei 2018, tetapi dana THR tidak kunjung dibayarkan.

“Sampai sekarang belum ada kabarnya, padahal sudah ada surat edarannya,” ungkap seorang tenaga ahli Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang enggan disebutkan identitasnya ditemui di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (3/6/2018).

Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 36/SE/2018 tentang apresiasi dalam bentuk upah ke 13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dalam rangka Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tahun anggaran 2018.

Surat tersebut menjadi dasar menyaluran THR kepada para tenaga ahli non-PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H mendatang.

Sebab, surat merupakan implementasi Pasal 9 ayat 4 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah menjadi Pergub Nomor 249 Tahun 2016, Perangkat Daerah (PD) ataupun Unit Perangkat Daerah (UPD) sebagai penyedia jasa kerja dapat memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) atau tenaga ahli berupa upah ke 13.

Pemberian THR sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UP atau UPD dengan sejumlah ketentuan, antara lain besaran THR harus diberikan sesuai dengan upah bulan Mei 2018, proses pencetakan listing sebagai dasar pencairan THR dilaksanakan melalui sistem e-PJLP setelah proses penginputan listing upah bulan Mei 2018.

Oleh karena itu, guna memenuhi kewajiban, UP atau UPD diwajibkan untuk mengajukan pembayaran THR bagi tenaga ahli non-PNS kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta selambatnya tanggal 5 Juni 2018.

Sedangkan jatuh tempo pembayaran THR paling lambat pada tanggal 7 Juni 2018 atau sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang jatuh pada Jumat (15/6/2018).

Namun, apabila kelalaian dilakukan oleh UP atau UPD sehingga THR tidak tersalurkan kepada para tenaga ahli non-PNS, maka tanggung jawab pembayaran THR dibebankan sepenuhnya kepada UP atau UPD.

Walau begitu, imbauan katanya tidak lantas ditunaikan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) katanya justru mengabaikan.

“Jadi kalau ditarik kesimpulan dari Surat Edaran, THR itu wajib diberikan, dan kalau lewat dari batas waktu, THR bukan diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tetapi THR jadi tanggung jawab SKPD masing-masing,” tutupnya.[]

(Sumber | WARTAKOTA)

Facebook Comments

Komentar

News Feed