oleh

Syari’at Islam dan Pariwisata Aceh Dimata DPRD Banten

Banda Aceh-Meski dikenal sebagai daerah dengan basis keagamaan yang kuat dan menerapkan Syari’at Islam, namun Aceh dinilai berhasil dalam pengembangan dunia kepariwisataan.

Hal tersebut disampaikan Iskandar, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, saat melakukan silaturrahmi dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di ruang kerja Wagub, Jum’at (25/5/2018).

“Aceh memiliki simbol-simbol keagamaan yang kuat Aceh serta telah menerapkan Syari’at Islam, namun di saat yang bersamaan Aceh berhasil mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu Aceh harus membagi pengalaman terkait pengembangan pariwisatanya,” ujar Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Aceh yang turut didampingi oleh Asisten II, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan, di masa-masa awal mengembangkan program pariwisata, sempat ada penolakan-penolakan dari beberapa pihak.

“Pro-kontra tentu saja ada, namun dengan pendekatan dan penyamaan persepsi akhirnya semua pihak mendukung program pariwisata yang digalakkan oleh Pemerintah Aceh. Dalam setiap kegiatan kita selalu menggandeng ulama, jadi setiap program kita tersampaikan dengan benar kepada masyarakat luas,” imbuh Wagub.

Bahkan, sambung Wagub, saat ini salah satu Dayah di Aceh, yaitu Dayah Ulee Titi terbuka untuk kunjungan wisatawan.

“Pariwisata adalah sektor yang tidak lekang oleh zaman. Dua tahun lalu, Aceh masih belajar dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengembangan Pariwisata Halal, Alhamdulillah, perlahan tapi pasti jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat di Aceh,” sambungnya.

Di saat yang bersamaan, lanjut Wagub, geliat ekonomi masyarakat pun terus berdenyut. Meski masih dalam skala kecil, namun efek dari meningkatnya kunjunngan pariwisata mulai dirasakan oleh masyarakat. Berbagai potensi-potensi ekonomi pun mulai berkembang.

Dengan karakteristik daerah yang hampir sama dengan Aceh, Wagub meyakini Provinsi Banten yang dijuluki sebagai Kota Santri mampu mengembangkan pariwisata Islami di masa mendatang.

“Apapun programnya, soliditas para pemangku kebijakan sangat penting dikedepankan. Dalam sebuah proses pembangunan tidak ada sektor atau bidang yang superior atau lebih penting,” katanya optimistis.

Ia menambahkan ego sektoral ini justru mengakibatkan pembangunan berjalan lamban.

“Karena itu, Pemerintah Aceh bertekad untuk menyelenggarakan pembangunan yang kolaboratif dengan melibatkan semua pihak,” ujarnya menambahkan.[]

(Editor | M. Zairin)

Facebook Comments

Komentar

News Feed