oleh

[TENAGA KONTRAK 7.956 ORANG] Ini Perintah Plt Gubernur untuk Kepala SKPA

Soedarmo
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen (Purn) Soedarmo, saat memimpin apel pagi perdana di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (31/10). FOTO | DOK.PENAPOST.COM

Banda Aceh-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan sangat terkejut mendengar penjelasan Kepala BKPP Aceh, Zulkifli Ahmad yang melaporkan jumlah tenaga kontrak yang berada di jajaran Pemerintah Aceh mencapai 7.956 orang, hampir mendekati jumlah PNS-nya, yakni 9.268 orang.

Setelah mendengar penjelasan dari Kepala BKPP, Plt Gubernur Aceh langsung memerintahkan kepada semua Kepala SKPA untuk kembali mengevaluasi dan merasionalkan jumlah tenaga kontrak yang ada di kantornya masing-masing sesuai dengan analisis kebutuhan/beban kerja harian, bulanan, dan tahunan.

Dikutip Serambi Indonesia (ACEH.TRIBUNNEWS.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, mengatakan, terlalu banyak menerima tenaga kontrak yang bukan didasari kebutuhan beban kerja, akan membawa dampak negatif, di samping akan menguras anggaran untu belanja publik.

PNS yang biasanya rajin, kata Plt Gubernur, karena sudah banyak tenaga kontraknya, bisa jadi malas. “Perpanjang kontrak mereka sesuai dengan kebutuhan beban kerja harian dan bulanannya. Yang tidak memiliki keahlian sesuai beban kerja, jangan diperpanjang lagi kontraknya,” tegas Soedarmo.

Untuk membayar honorariun mereka, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran di dalam APBA per tahunnya tak kurang dari Rp 238,6 miliar apabila gaji mereka dibayar menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 2,5 juta/bulan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Zulkifli Ahmad, mengatakan, Diluar tenaga kontrak non-guru tersebut, masih ada sekitar 5.000 guru bakti TPA, SD, SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di berbagai daerah terpencil.

Mereka direkrut pascatsunami 2004 oleh sejumlah NGO, Unicef, Bank Dunia, dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan guru baca Alquran dan mata pelajaran lainnya di TPA, SD, SMP, dan SMA yang meninggal akibat bencana gempa bumi dan tsunami 12 tahun lalu.

Setelah BRR NAD-Nias bubar Juni 2009, mereka yang belum lulus menjadi PNS pembayaran jerih payahnya menjadi tanggungan APBA. Atas pelimpahan kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi, guru bakti TPA, TK, SD/SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di daerah terpencil, minta kontrak mengajarnya diperpanjang oleh Pemerintah Aceh. Alasannya adalah pemerintah kabupaten/kota belum mau menerima mereka.

Menurut perhitungan Dinas Pendidikan Aceh, jika guru kontrak kabupaten/kota itu honornya dibayar menurut UMP Aceh Rp 2,5 juta/bulan, maka Pemerintah Aceh harus menyediakan anggran dalam APBA senilai Rp 346,5 miliar/tahun.

Zulkifli Ahmad menyebutkan, masih banyak masalah kekurangan anggaran lainnya terkait tenaga honorer dan kontrak ini. Antara lain, 14.756 guru PNS (SMA/SMK) hasil pelimpahan dari kabupaten/kota atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengalokasian gaji dan tunjangan sertifikasi para guru PNS yang disalurkan melalui pos DAU dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh belum cukup.

Hal itu terungkap dari penjelasan Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, dalam rapat penyusunan KUA dan PPAS 2017 pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

Tambahan dana alokasi umum (DAU) atas pelimpahan 14.756 orang guru SMA/SMK yang diberikan pusat kepada Pemerintah Aceh melalui pos DAU Aceh hanya sekitar Rp 660 miliar. Sementara, kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sertifikasi guru bersertifikasi dan nonsertifikasi, dari 14.756 orang guru PNS SMA/SMK 23 kabupaten/kota, nilainya mencapai Rp 1,5 triliun. Ini artinya masih terjadi kekurangan anggaran untuk 14.756 guru PNS dari kabupaten/kota itu sekitar Rp 936 miliar lagi.

SUMBER | ACEH.TRIBUNNEWS.COM 

Komentar

News Feed