full screen background image

Unicef Diminta Tangani LGBT di Banda Aceh

Share Button
Unicef

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat bertemu Kepala Perwakilan Unicef Aceh Andi Yoga Tama, Jumat, 1 April 2016, di balai kota setempat/Foto | Ist

Banda Aceh-Organisasi internasional United Nations Emergency Children’s Fund (Unicef), diminta untuk membuat suatu program khusus untuk menangani permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dikabarkan telah bertemu Kepala Perwakilan Unicef Aceh Andi Yoga Tama, Jumat, 1 April 2016, di balai kota setempat.
“Apalagi penanganan LGBT menurut pendapat ahli tidak cukup hanya dengan melibatkan Psikolog dan Sosiolog, namun juga Kriminolog karena LGBT termasuk dalam kategori kejahatan seksual,” ungkap Illiza, dalam pertemuan itu.
Kendatipun sulit, kata dia, namun harus ada upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda. Jumlah LGBT di Banda Aceh masih bisa dideteksi, ditambah kepedulian masyarakat yang masih tinggi.
“Ini kesempatan kita. Begitupun, Pemko Banda Aceh telah membentuk tim khusus untuk menangani fenomena LGBT mulai dari tahap pencegahan hingga tahapan penegakan hukum,” katanya.
Menurutnya, soal rehabilitasi terhadap mereka yang masih dicari formatnya, pihaknya juga berharap Unicef dapat mengusulkan program terkait hal tersebut.
“Penguatan bagi pasangan muda sebelum menikah berupa konseling dan seminar parenting bagi keluarga terus kita galakkan, namun upaya untuk menyembuhkan tentu lebih kompleks,” tukasnya.
Ia menyebutkan, komunitas LGBT ini terus menyasar korbannya. Walau pendidikan di keluarga sudah bagus, tapi di luar anak-anak masih rentan, sebutnya.
‎Kepada pihak  yang menuding Pemko Banda Aceh telah melanggar hak asasi manusia, lantaran bersi keras menolak LGBT, Illiza menegaskan dirinya selaku kepala daerah berkewajiban menjalankan amanah konstitusi yakni penegakan Syariat Islam di Banda Aceh, dan dalam Islam LGBT itu sudah jelas hukumnya.
“Bukannya saya tidak menghargai HAM, namun disamping HAM ada juga hak agama dan nilai adat istiadat yang harus saya pertimbangkan. Saya hanya menjalankan amanah. Hukum Islam itu tegas sebagai pencegahan, karena untuk menerapkan hukuman tertinggi memang berat syaratnya,” jelasnya.
Reporter | Muzai Punteut
Facebook Comments


Situs Berita Online Terpercaya | PENAPOST.COM