oleh

YARA Desak DPRA Tolak Pembelian Pesawat

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah menyerahkan lima pesawat mainan bernama Muak Airlines kepada ketua Komisi III Dewan Perwakilan Aceh (DPRA), Efendi, Jumat (9/2). Penyerahan itu berlangsung di ruang rapat Komisi III.

Direktur YARA, Safaruddin mengatakan, pesawat tersebut diserahkan dengan tujuan agar pemerintah bisa melihat Aceh secara lebih luas melalui udara, sehingga terlihat jalan dan jembatan yang masih banyak rusak saat ini.Baca Juga: YARA Bawa Lima Pesawat Muak Airlines ke Gedung DPRA

Selain itu, Kata Safaruddin, Pemerintah harus melihat masih banyak rumah dhuafa yang belum ditangani dengan baik, anak yatim dan kurang mampu masih banyak yang putus sekolah karena kekurangan biaya.

“Kita lihat bahwa jalan, jembatan di Aceh masih banyak yang rusak, banyak rakyat (Dhuafa) yang sampai sekarang belum ada rumahnya, anak yatim kurang mampu putus sekolah karena tidak punya biaya. Seharusnya itu yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Safaruddin kepada wartawan usai menyerahkan pesawat Muak Airlines tersebut.

Safaruddin meminta DPRA menolak pembelian pesawat yang diajukan Gubernur Aceh dan mengusulkan agar anggaran rencana pembelian pesawat itu dialihkan kepada hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat langsung untuk masyarakat.

“Kita tidak setuju, kita lebih setuju anggaran itu dialihkan memprbaiki rumah-rumah kaum duafa,” tuturnya.

Karena menurutnya, melihat kondisi Aceh hari ini belum memerlukan adanya pesawat, ia juga mengaku akan setuju adanya pembelian pesawat ketika memang sudah benar-benar menjadi kebutuhan bagi Aceh.

“Kita juga setuju beli pesawat, tetapi ini belum saatnya,” ujarnya.”Untuk apa pesawat kalau masyarakat tidak bisa makan, kalau hujan kita kebasahan, dan rakyat Aceh masih hidup dalam taraf kemiskinan serta banyak anak-anak tidak bisa sekolah,” tambah Safaruddin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA, Efendi menyampaikan bahwa saat ini masih proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan belum ada keputusannya, karena DPRA juga akan melihat dari sektor kondisi keuangan daerah dan juga secara geografis nantinya.

“Ini kan belum ada keputusan, belum ada persetujuan, DPRA juga akan melihat dulu apakah layak atau tidak,” pungkas Efendi.[]

Sumber | AJNN.NET

Facebook Comments

Komentar

News Feed