oleh

YARA: Pelantikan Pejabat Aceh Langgar UUPA

safaruddin
Ketua Yayasan Advoksi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin. FOTO | BERITAKINI.CO 

[clickToTweet tweet=”YARA: Pelantikan Pejabat Aceh Langgar UUPA” quote=”YARA: Pelantikan Pejabat Aceh Langgar UUPA”][social_warfare buttons=”Facebook, Twitter”]

Banda Aceh-Ketua Yayasan Advoksi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin menilai, pengukuhan dan pelantikan pejabat yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Aceh merupakan pelanggaran terhadap UUPA, khususnya Pasal 100 ayat (1) yang menyebutkan perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.

Pemerintah Aceh telah mengatur Perangkat Daerahnya selama ini dengan mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“Jika kemudian dilakukan perombakan terhadap Perangkat Kerja Daerah dengan mengacu pada PP 18 Tahun 2016, maka ini kesalahan, karena Aceh adalah daerah Khusus dan Istimewa yang diberikan kekhususan dalam mengatur dirinya termasuk dalam menyusun perangkat daerah,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir BERITAKINI.CO, Kamis (26/1/2017).

Kata Safar, PP 18 Tahun 2016 hanya berlaku bagi daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus yang belum mengatur secara khusus tentang Perangkat Daerahnya.

“Tetapi Aceh sudah jauh hari mengatur dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,” jelas Safar.

YARA meminta Plt Gubernur dan DPRA agar memperhatikan keistimewaan dan kekhususan UUPA. Khusus untuk DPRA, kata Safar, hal ini harus menjadi perhatian serius karena dampak dari pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 bisa mereduksi pasal 100 UUPA.

“Padahal Aceh ini telah diberikan kewenangan khusus (lex specialist) dalam beberapa hal tertentu termasuk mengatur perangkat daerahnya,” katanya.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, katanya, maka PP ini tidak bisa berlaku di Aceh karena posisi UUPA lebih tinggi dari PP yang diatur dalam pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

SUMBER | BERITAKINI.CO 

Komentar

News Feed