oleh

Zaini Abdullah Diminta Lantik Kembali Pejabat Aceh

zaini-abdullah
Zaini Abdullah. FOTO | konfrontasi.com 

Banda Aceh-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk melantik kembali pejabat dengan berpedoman kapada Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007. Pasalnya pelantikan yang dilakukan Plt Gubernur Aceh Soedarmo berpedoman pada PP 18/16.

“Kalau mengacu pada PP 18/16 itu salah, karena Aceh adalah daerah khusus dan istimewa yang diberikan kekhususan dalam mengatur dirinya termasuk dalam menyusun perangkat daerah,” kata Ketua Yara Safaruddin, Senin (12/2).

Menurutnya, pelantikan yang dilakukan Soedarmo jelas-jelas melanggar Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 100 ayat (1) Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.

“PP 18/16 itu hanya berlaku untuk daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus yang belum mengatur secara khusus tentang perangkat daerahnya (Pasal 118 (1), ketentuan dalam peraturan pemerintah ini berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan daerah istimewa atau khusus,” ujarnya.

Sedangkan Aceh, kata Safar, Aceh sudah jauh hari mengatur dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

safaruddin-yara
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin. FOTO | ACEHTERKINI.COM 

“Kami meminta gubernur agar memperhatikan keistimewaan dan kekhususan UUPA, khusus untuk DPRA agar hal ini menjadi perhatian serius karena dampak dari pemberlakuan PP 18/16 berimplikasi mereduksi pasal 100 UUPA,” jelasnya.

Padahal, lanjut Safar, Aceh ini telah diberikan kewenangan khusus (lex specialist) dalam beberapa hal tertentu termasuk mengatur perangkat daerahnya.

“Kalau ditinjau dari perspektif hukum tata negara, maka PP ini tidak bisa berlaku di Aceh karena posisi UUPA lebih tinggi dari PP yang di atur dalam pasal 7 UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Safar.

SUMBER | AJNN.NET 

Komentar

News Feed