oleh

Anggaran Perjalanan Dinas Hingga Dana Aspirasi Jadi Sorotan

Banda Aceh-Besaran anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh jajaran eksekutif dan legeslatif tahun 2018 senilai Rp.448 Miliar, menjadi sorotan. Bahkan, dinilai sangat boros. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), misalnya yang menilai alokasi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri di jajaran pemerintah Aceh dan anggota DPR Aceh yang bersumber dari APBA Tahun 2018 lalu itu sangat boros.

“Sejak ada dana Otsus, perjalanan dinas terus dilakukan setiap tahun. Namun kita tidak melihat hasil yang signifikan dari perjalanan dinas itu khususnya yang ke luar negeri,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Kamis, 10 Januari 2019, di Banda Aceh.

Menurut dia, seharusnya perjalanan dinas khususnya ke luar negeri dijajaki perjanjian yang telah memiliki dasar kerjasama untuk Aceh. “Jika baru menjajaki, saya pikir akan boros dan perjalanan itu akan sia-sia yang hanya menghabiskan anggaran saja, tanpa hasil yang pasti,” ujarnya.

Lolosnya pemborosan anggaran di APBA 2019 karena lemahnya pembahasan anggaran di DPRA. “Kalau DPRA, kami lihat mereka sederhana saja, jika sudah ada dana aspirasi mereka menganggap aman. Sehingga terkesan tidak peduli mata anggaran lain, karena ini dari jauh hari sebelumnya kami menolak dana aspirasi yang akan melemahkan pengawas dan peran DPRA sendiri,” tutur Alfian.

Dana aspirasi ini merupakan usulan program berdasarkan pokok pikiran dan masukan anggota dewan yang muncul dalam pembahasan anggaran anggota DPRA bersama SKPA. Nama dana aspirasi pun berubah menjadi anggaran pokok pikiran (pokir) karena mendapat kecaman.

“Anggaran pokir tahun ini untuk tiap dewan Rp 20 miliar sedangkan untuk tingkat pimpinan dapat Rp 75 miliar. Pemerintah diharapkan dapat mengefesiensikan anggaran boros di APBA 2019 yang alokasinya lebih dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh,” katanya seraya berharap.

Meskipun APBA disahkan 31 Desember 2018 lalu, kata Alfian, menurut informasi yang diperoleh pada 3 Januari kemarin Sekda Aceh memanggil seluruh SKPA untuk memperbaiki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Seharusnya selesai di Agustus 2018 lalu, kenapa setelah pengesahan ada perbaikan. Kita menduga ada masalah dalam perencanaan, dimana perencanaan belum selesai tapi dikejar untuk pengesahan anggaran atau tidak jatuh tempo pergub,” tambahnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed