oleh

Besok, Pimpinan DPR dan Presiden Rapat Konsultasi Soal Revisi UU KPK

Ilustrasi. Foto | Mintra Purnomo/Detik.com
Ilustrasi. Foto | Mintra Purnomo/Detik.com

Jakarta – Suara penolakan revisi UU KPK semakin hari semakin nyaring karena khawatir lembaga antikorupsi itu dilemahkan. Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR akan membahas hal ini dalam rapat konsultasi esok hari.

“Besok ada rapat konsultasi dengan presiden. Acaranya siang hari, diawali dengan makan siang,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dihubungi, Minggu (21/2/2016).

Baca juga: Para Pemuka Agama Kumpul di PP Muhammadiyah Serukan Tolak Revisi UU KPK

Dalam rapat konsultasi tersebut, pimpinan DPR ingin mengetahui pendapat pemerintah soal revisi UU KPK. Dengan demikian, nantinya ada satu suara antara DPR dan pemerintah.

“Kita akan dengarkan rapat konsultasi ini apa hasilnya. Kita ingin dengar pendapat pemerintah,” ujar Waketum Gerindra ini.

Di DPR sendiri, paripurna pembahasan revisi UU KPK sudah ditunda dua kali. Awalnya rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR dijadwalkan pada Kamis (11/2) namun kemudian ditunda ke Kamis (18/2). Paripurna lalu kembali ditunda hingga Selasa (23/2).

Baca juga: Revisi UU KPK Ditolak, Taufik Kurniawan: Jangan Sampai DPR Jalan Sendiri

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi menegaskan, rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, merupakan inisiatif DPR. Pemerintah pun akan menarik diri dari pembahasan revisi jika isinya akan melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

“Terhadap adanya penolakan yang meluas ini, tadi saya sempat bicara langsung dengan Presiden terkait dengan adanya gelombang kontra terhadap upaya revisi UU KPK. Dan yang disampaikan Presiden secara langsung adalah, pertama, Presiden tetap konsisten, bahwa kalaupun ada revisi UU KPK, maka revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK, sekaligus untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Jika itu tidak untuk maksud untuk memperkuat, maka pemerintah, presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK,” jelas Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

SUMBER | DETIK.COM

Komentar

News Feed